Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Keywords
References
Asman Firgilius Kandro Mego dkk (2024) Penegakan Kode Etika Profesi KPK, Jurnal Humaniora, sosial dan masyarakat, 2(1)
B. Ispriyarso, (2018) Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak," Administrative Law and Governance Journal, 1(1)
Chairani, Mutiara. Etika Politik Dan KPK Studi Atas Penegakan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2017—2022. BS thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Daeng, Y., Noverto, N., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7885-7894
Gea, A. A. (2014). Integritas personal dan kepemimpinan etis. Humaniora, 5(2), 950-959
H, TYuliyanti., Rahmawati, L., & Machdar, N. M. (2024). Analisis Profiling Pelaku, Motif Pelaku dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2(2), 141-149
Haritsah, Ananda Rafli, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Implementasi Penegakkan Kode Etik Profesi Dalam Kasus Tindakan Pelanggaran Kode Etik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi." Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1.5 (2023).
Kpk.go.id. (2024, 28 Agustus). Eksekusi Perkara Rafael Alun, KPK Setorkan Rp 40 Miliar ke Kas Negara. Diakses pada 25 september 2024, dari https://www.kpk.go.id/id/ruang- informasi/berita/eksekusi-perkara-rafael-alun-kpk-setorkan-rp-40-miliar-ke-kas-negara-2
Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. Meraja journal, 4(2), 269-278.
Mualif, M., and Athoillah Islamy. "Nilai-nilai Nilai-nilai Sosial Profetik Islam dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7.2 (2021): 267-278.
N. Fristiani, & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 8(2), 188-200.
News.detik.com. (2024, 15 Maret). Hukuman Rafael Alun: Tetap 14 Tahun Penjara tapi Rumah Istri Disita. Diakses pada 25 september 2024, dari https://news.detik.com/berita/d-7242566/hukuman-rafael-alun-tetap-14-tahun-penjara-tapi-rumah-istri-disita
Nurdiana, K., Hamam, M. S. N., & Rifqi, M. J. (2023). Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 14(02), 150-163.
Nurhalim, N., Saputra, M. Z. A., Ningsih, N. S., Amirullah, A., Musli, M., & Jamrizal, J. (2023). Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi dan Profil Kepemimpinan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2070-2076.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-niali Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi
Putri Devi Vanessa Armi dkk,(2024) Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Sengeketa Pajak, Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(5)
Ramadhana, Kurnia. "Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian." Integritas: Jurnal Antikorupsi 5.2 (2019): 151-163.
Rimbawa, I. M. A. (2021). Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yustitia, 15(2), 87-93.
Rodliyah, Rodliyah, Lalu Parman, and Ufran Ufran. (2023). "Analisisis Terhadap Substansi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi." Jurnal Risalah Kenotariatan 4.1
Saba, S. S. (2024). Membangun Profesionalisme dalam Era Teknologi: Transformasi Layanan Bimbingan Konseling Online. JBK Jurnal Bimbingan Konseling, 2(1), 17-24
Sabir, Muh Sadli, Muh Isra Syarif, and Andi Muh Taqiyuddin BN. "Pengawasan Kode Etik Profesi Penegak Hukum (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pengawas KPK)." Ethics and Law Journal: Business and Notary 1.3 (2023): 210-235.
Saputri, N. (2024). Evaluasi Peraturan dalam Kasus Korupsi di Indonesia: Analisis Pengadaan Alat Kesehatan. Universitas Sebelas Maret, 1-8. Telaumbanua, Dalinama. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." Jurnal Education and development 8.1 (2020): 258-258
Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 8(1), 1-14.
Sari, Veronika Devita Paramita. "Perlawanan Dan Mekanisme Terhadap Putusan Dewan Pengawas Dalam Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi."
Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 1(1), 1-12.
Shabira, Azzahra, Cielo Laurentsia Marsha, and Desvira Shabila Meghantara. "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum." Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 20.1 (2022): 112-124.
Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 112-124.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Wardani, D. L. K., & Lewoleba, K. K. (2023). Dinamika Kode Etik KPK di Era Lesunya Praktik Hukum. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11).
Wiranta, D. N. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 2(4), 44-71.
Article Metrics
Abstract View : 38 timesPDF Download : 30 times
DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jeremy Nathanael, Matthew Mikha Sebastian Matondang, Efryando Stefen Andreas Sinaga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.