Implikasi Money Politic (Politik Uang) terhadap Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelesaian Pelanggarannya
), Nathalie Priscilla(2), Vilyn Angelina(3),
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Indonesia berdiri sebagai negara dengan sistem demokrasi. Dimana hakikat demokrasi Indonesia adalah “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Hal ini berarti masyarakat memiliki peran dalam segala keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan dan perjalanan negaranya. Salah satu bukti nyata dari demokrasi ini adalah dengan adanya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan juga kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu sarana yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat menentukan sendiri siapa yang akan mengatur dan memimpin negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi masih dihadapkan dengan kenyataan adanya politik uang atau money politic. Hal ini, muncul sebab adanya ambisi yang besar dari para calon pemimpin. Di samping itu, politik uang telah menjadi hal yang dinormalisasikan sebab banyaknya faktor dari masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.
Keywords
References
Arifin, Gunawan., et.al. (2023). Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik. Riau Law Journal, 7(1), 83-97.
Asnawi, dan Aji Mulyana. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(2), 138-155.
Darma, Zainal Abidin Rahawarin, 2022, Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Darwis. Robi. (2024). Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Skripsi, Universitas Malikussaleh.
Firmansyah, Hery., dan Amad Sudiro. (2021). Upaya Pemberantasan Money Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui Sudut Penegakan Hukum. 1-40
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Pratama, Raja Songkup., et.al. (2023). Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26583-26587.
Ramadhanti, Nova Nazwa., et.al. (2024). Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama. Jurnal Aliansi, 7(2), 23-30.
S, Meri Carolina, dan Tabah Maryanah. (2022). Fenomena Money Politics Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(2), 141-158.
Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Suparnyo, dan Wahyu Jatmiko Aji. (2020). Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif. Jurnal Terapan Informatika Nasional, 1(5), 279-286.
Syarifudin, Ahmad., et.al. (2021). Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 204-217.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Article Metrics
Abstract View
: 23 times
Download : 21 times
DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4652
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Rasji Rasji, Nathalie Priscilla, Vilyn Angelina
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
