Accountability for the Crime of Theft Committed with Aggravation in Bandar Lampung (Study Decision Number 69/Pid.B/2023/PN.Tjk.)
), Okta Ainita(2), Amar Wahyu R(3),
(1) Universitas Bandar Lampung
(2) Universitas Bandar Lampung
(3) Universitas Bandar Lampung
Corresponding Author
Abstract
The crime of theft with this aggravation is regulated in Article 363 of the Criminal Code with a maximum penalty of imprisonment of seven years. This act of theft is a type of theft that is different from other types of criminal acts of theft. Thus, aggravated theft is theft which basically contains elements of theft, and because of the addition of other elements, the risk of punishment becomes more severe. Aggravated theft is included in special theft because this theft is carried out in a certain way or under certain circumstances so that it is more serious. In this case, the author takes an example of a criminal case of theft committed with aggravation in Bandar Lampung, which was committed by the defendant M. Ziaulhaq Adivar als Ezzi Adivar als MJ Bin Suhendra.
Keywords
References
Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
Aulia Febriyanti. I Ketut Siregig. Ansori. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan tunai mandiri, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol 10.
Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. Pertangggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen. Jurnal kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika. Jakarta.
P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Nuansa Aulia. Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
S. Endang Prasetyawati. Okta Ainita. Wangga Reka Pratiwi. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah,. Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1. No. 2.
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
Article Metrics
Abstract View
: 44 times
Download : 18 times
DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5027
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 I Ketut Seregig, Okta Ainita, Amar Wahyu R
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
