Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Persetujuan Bangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi

Kezia Mayindah(1), Evi Deliana(2), Zulwisman Zulwisman(3),


(1) Universitas Riau
(2) Universitas Riau
(3) Universitas Riau
Corresponding Author

Abstract


The establishment of places of worship is regulated under the “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama, Mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. In practice, this responsibility has been delegated to FKUB. In general, the construction of places of worship serves not only ritual worship purposes but also social activities aligned with religious understanding, thereby providing rights to adherents. This study aims to examine the extent of the implementation, impact, and government’s role in carrying out the “PBM Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006” according to its rules. This research analyzes issues related to the establishment of places of worship in Kuantan Singingi Regency, focusing on inconsistencies with the Joint Regulation. Through sociological legal research, this study identifies emerging issues, including a lack of regulatory compliance, unmet technical requirements, and unclear government responsibilities. This phenomenon has led to legal uncertainty and the cancellation of construction permits by authorized authorities. The findings reveal that the implementation of the Joint Regulation has not been properly conducted. These findings highlight the need for greater regulatory compliance and clarity in government responsibilities related to the establishment of places of worship. This study contributes to understanding the dynamics of legal enforcement and governance in the development of places of worship within the context of Kuantan Singingi Regency


Keywords


Establishment of places of worship, Joint Regulation of the Ministers, Forum for Religious Harmony (FKUB), building permit (IMB), regulation implementation, community approval, government role, Kuantan Singingi Regency, sociological law

References


Departemen Agama RI, 1997, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Jamil Bazarah, dkk, 2021, “Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)”, Vol. 22, No. 2

Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Tahun 2022, Vol. 4, No. 3.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, dan Fathul Mu’in, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, 2021, Vol. 1, No. 1.

Wawancara bersama Bapak Adam, selaku Ketua DPRD Kuantan Singingi, pada tanggal 25 Maret 2024

Wawancara bersama Bapak Singal Sinaga, sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Oktober 2023.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 0 times
PDF Download : 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Kezia Mayindah, Evi Deliana, Zulwisman Zulwisman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.