Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sidang Elektronik di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan Putusan Pengadilan No.971/Pdt.G/2023/PN.MDN

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung no. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik undang-undang ini mengatur Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Elektronik. Sidang elektronik atau E-Court adalah suatu sistem persidangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan proses hukum tanpa memerlukan kehadiran secara langsung para pihak di pengadilan. Dalam sidang elektronik, semua atau sebagian proses persidangan, termasuk pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan dilakukan secara daring melalui platform yang disediakan oleh pengadilan. Perlu dilakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan persidangan online untuk mengetahui kualitas putusan yang di jatuhkan oleh hakim, karena hakim dalam manjatuhkan putusan wajib menyampaikan pertimbangan Hukum atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa untuk menciptakan keadilan dan keberimbangan dari kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu agar persidangan online atau E-Court dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan kepatuhan terhadap pelaksanaan E-Court di pengadilan. Agar prosedur seperti pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pengajuan jawaban replik dan duplik,pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan tetap sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. Sehingga persidangan online tersebut barjalan dengan baik dan patuh terhadap hukum.