Authority of the Village Head in Appointing and Removing Village Equipment Based on Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 67 of 2017
), Mila Surahmi(2), Citra Dewi Saputra(3),
(1) Universitas Sjakhyakirti
(2) Universitas Sjakhyakirti
(3) Universitas Sjakhyakirti
Corresponding Author
Abstract
The administration of village government has an organizational structure for village governance led by a head who is appointed based on community agreement with an election mechanism regulated in laws and regulations, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the village head in running the wheels of government is assisted by a secretary village officials and village government officials, the existence of village officials is often a polemic against the process of appointing and dismissing village officials considering the limited number of village officials, while many local people want village officials as a form of community service, so problems arise with the interpretation of who has the authority to appoint and dismissed village officials.
Keywords
References
Ahsan Yunus; Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume III Nomor 2, November 2011.
Al Khanif dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, Yogyakarta: LkiS, 2017.
Baharudin Muhammad Faturahman, Aktualisasi Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjarungan Perangkat Desa, Jurnal Sosial Politik, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
Colisao, P. G. (2023a). A Glimpse of Professionalism at ZSCMST Graduate School: An Exit Assessment Needs Analysis. Res Militaris: European Journal of Military Studies, 13(2), 4266–4286.
Colisao, P. G. (2023b). Detecting CMT-BSHM OJT Performance Levels and Issues Affecting Performance : The Foundation for Competency Enhancement Program. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(2), 608–616.
Colisao, P. G. (2023c). Spotting Exit Assessment of the Graduating Batch’15 on ZSCMST ’ s Quality Education: Implications of Accreditation Standards. Res Militaris: European Journal of Military Studies, 13(2), 4287–4303.
Colisao, P. G. (2023d). ZSCMST C.A.R.E. Core Values: A Critical Analysis on Understanding and Acceptance from within. Journal of Namibian Studies, 34(S2), 306–324.
Fadhilah Lestari, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, Tesis, Pascasarjana FH-UII, 2018.
I Nengah Suantra dan Bagus Hermanto, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 3, September 2019.
Made Ayu Trisnawati, Putu Gede Arya Sumerthayas, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Bandung, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
Marsono, Kepala Daerah Pilihan Rakyat, Jakarta : Eko Jaya, 2005.
Muhammad Siwi Nugraha, Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa”, Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2019.
Nanang Zulkarnaen, Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa, Jurnal Civicus PKIP UMMat, Volume 6 Nomor 1 Maret, 2018.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ren Yani, Dkk., Degradasi Integritas Publik Politisi Dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, JISPO, Volume 8 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
Ressi Kartika Dewi, dkk., Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press, 1995.
ST. Dwi Adiyah Pratiwi, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
Syauqi dan Habibullah, Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Sosio Informa, Volume 2, Nomor 1, Januari-Februari 2016.
Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah, Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum : Supremasi, Volume 9 Nomor 1, Maret 2019.
Article Metrics
Abstract View
: 149 times
Download : 159 times
DOI: 10.57235/ijrael.v2i2.385
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Junaidi Junaidi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
