Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
), Gun Gun Gumilar(2), Made Panji Teguh Santoso(3), Evi Priyanti(4),
(1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
(2) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
(3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
(4) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Corresponding Author
Abstract
Jika dilihat sebagai suatu proses transformasi, pembangunan pada dasarnya akan mengubah cara sumber ekonomi dialokasikan, manfaat didistribusikan, dan akumulasi. Hasilnya akan menjadi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Upaya untuk mengatasi masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dalam mensukseskan pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam menganalisis pemberdayaan yang baik. Indikator pemberdayaan yang baik menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay terdiri dari enam indiKator yaitu wewenang, kompetensi, kepercayaan, kesempatan, tanggungjawab, dan dukungan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan dan harus diselesaikan. Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.
Keywords
References
Adisasmita Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu.
Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Jurnal Valuta, 2(2).
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. PT Pustaka Pelajar.
Dwi Iriani Margayaningsih. (2015). Peningkatakan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa dalam Rangka Otonomi Daerah. Publiciana, 8(1).
Faisal, M. (2019). Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris. Garis Khatulistiwa.
Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 1(1).
Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).
Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoretis). INOVASI, 7(4).
Hikmat Harry. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora.
Karmila, Said, A., & Fatmawati, F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(2).
Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. DEMOKRASI, X(1).
Mardikanto. (2010). Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit TS.
Mendrofa, D., & Rosidi. (2018). Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Jurnal Pemerintahan: Majalah Ilmiah Pusat Studi Pengembangan Pemerintahan dan Politik, 13(1).
Proborini Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara.
Rahardjo Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu.
S.Pakaya, J. (2016). Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 13(1).
Sedarmayanti. (2003). Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju.
Shuida, I. N. (2016). Buku Bantu Pengelolaan Pembanguan Desa. Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2).
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Sunyoto Usman. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar.
Timur, F., & Triputro, R. W. (2022). Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JKP), 3(3).
Article Metrics
Abstract View
: 280 times
Download : 150 times
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1410
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Alif Aulia, Gun Gun Gumilar, Made Panji Teguh Santoso, Evi Priyanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
