Kekerasan Seksual pada Anak Prespektif Hukum Pidana

Abstract

Pelecehan seksual digolongkan sebagai perilaku menyimpang karena melibatkan pemaksaan individu guna melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rasa keinginannya, termasuk menyentuh bagian tubuh yang sensitif atau memaksanya melakukan aktivitas seksual, atau menjadikan korban sebagai pusat perhatian. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mendapatkan perspektif hukum pidana terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, terutama anak di bawah umur. Dengan menelaah peraturan terkait misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa korban masih sering menjadi fokus pengabaian penegakan hukum, dalam menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan hal tersebut. Secara umum, korban kejahatan yang mengerikan di Indonesia diberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak Akses Bantuan Medis). Inisiatif ini berbeda untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, sehingga hak korban yang harus dijunjung tinggi.