Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Abstract

Korupsi mengacu pada penggunaan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh agen pemerintah untuk menekan pertumbuhan oposisi dalam perekonomian negara atau kerugian keuangan. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 31 Tahun 1999 dan Tambahan Nomor 20 Tahun 2001. Secara sederhana pengertian korupsi adalah alat hukum untuk menegakkan hukum dan menekan pertentangan dalam perekonomian negara dengan niat untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Karena lemahnya prinsip-prinsip administrasi nasional dan hukum nasional, korupsi sering kali dapat terdeteksi dengan sendirinya, sehingga sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah korupsi dengan sendirinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dalam penyelenggaraan hukum nasional. Artikel ini membahas tentang korupsi dalam konteks penyelenggaraan hukum nasional, menguraikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan hukum nasional serta korupsi, korupsi menurut penyelenggaraan hukum nasional, dan peran administrasi hukum nasional dalam mencegah korupsi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang deteksi korupsi dari perspektif hukum administrasi nasional, meningkatkan standar administrasi publik, melindungi dari korupsi, dan mendukung proyek yang sedang berjalan.