Tata Kelola Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai -Tanjung Kapal Provinsi Riau

Yolanda Tira Malona Ginting; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak

doi:10.57235/jleb.v2i2.2594

Tata Kelola Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai -Tanjung Kapal Provinsi Riau

Yolanda Tira Malona Ginting⁽¹⁾, Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak⁽²⁾,

(1) Universitas Riau
(2) Universitas Riau

Corresponding Author

Abstract

Kapal Ro-Ro telah menjadi elemen penting dalam memfasilitasi konektivitas antarwilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Dumai dan Pulau Rupat, dengan fokus pada aspek tata kelola, pelayanan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat,PT. ASDP,PT.Jembatan Nusantara dan pengguna jasa, menggunakan Teori Good Governance yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi dan juga efektifitas dan efesiensi dari UNDP (1997) . Penelitian ini berfokus pada tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro antara Kota Dumai dan Pulau Rupat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kapal Ro-Ro, yang saat ini minim karena kurangnya keterlibatan dalam proses pengawasan dan pengelolaan. Penelitian juga mengevaluasi penerapan regulasi dan kebijakan terkait pelayanan kapal Ro-Ro untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini mengamati sejauh mana informasi terkait jadwal operasional, tarif, dan proses pengelolaan kapal Ro-Ro tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang beroperasi dan ketersediaan dermaga yang memadai, yang mengakibatkan keterlambatan jadwal, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jasa. Kendala utama meliputi kurangnya sarana-prasarana dan rendahnya koordinasi antar stakeholder. Kesimpulan penelitian menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola pelayanan kapal Ro-Ro guna meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, efektivitas, dan efisiensi operasional serta mengatasi kendala sarana-prasarana dan koordinasi antar stakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan sebaiknya terfokus kepada penyempurnaan regulasi, peningkatan informasi publik, dan optimalisasi sarana-prasarana.

Keywords

Tata Kelola, Pelayanan, Kapal Ro-Ro

References

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).

Ali, K., & Saputrah, A. (2020). Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 564. 14, 564–584.

Astuti, R. ., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Prespektif Administrasi Publik.

Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. In Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik.

Atrysia Maya Dyanti. (2016). Minat Masyarakat Terhadap Modatransportasi Trans Sidoarjo Atrysia. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 1–8.

Denhardt, Valerie, J., Denhardt, A., & B, R. (2013). The New Publik Service: Serving Not Steering, ME Sharpe Inc., New York.

Dewi, R. C., & Suparno. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 39–46. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62

Indera, E., Palit, A. R. R., Raharjo, T. E., & Purwasih, H. D. (2023). Pelayanan Transfortasi Laut Di Pulau Belakang Padang Kota Batam Sebagai Pendukung Pariwisata Daerah Dalam Kerangka Good Governance. 6(1), 202–213.

Istianto, B., Ketutmudana, I., Arianto, Setio, B., & Afriyah, Siti, R. (2015). Profile Transportasi Angkutan Sungai , Danau , dan Penyeberangan di Indonesia. http://digilib.ptdisttd.net/930/1/Profile Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Indonesia.pdf

Jackson, B., & Lasse, D. A. (2020). Tata Kelola Kapal dan Kinerja Keselamatan Pelayaran Ship Management and Shipping Safety Performance. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 07 No. 03, November 2020 Https://Journal.Itltrisakti.Ac.Id/Index.Php/Jmtranslog, 07(03), 1–12. file:///C:/Users/Hp/Downloads/411-3250-2-PB.pdf

Kadarisman, M., Yuliantini, Y., & Majid, S. A. (2017). Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik, 3(2), 161. https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i2.101

Low, C. (2006). A framework for the governance of social enterprise. International Journal of Social Economics, 33(5–6), 376–385. https://doi.org/10.1108/03068290610660652

Maulidiah, S. (2014). Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten). Вестник Росздравнадзора, 432.

Mayarni, M., Syahza, A., Siregar, S. H., Khoiri, M. A., Nasution, M. S., Sulistyani, A., & Hariyani, E. (2022). Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif Governance Di Indonesia Kajian Teoritis Dan Empiris (S. A. . Resa Vio Vani (Ed.)). https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/10807/4. GOVERNANCE (Tata Kelola)_compressed.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Molan, K. S. H., Kaha, H. L., Nyong, F., Tokan, F. B., & Lamawuran, Y. D. (2023). Tata Kelola Laut dan Pesisir Berbasis Kearifan Lokal Desa Lewomuda Kabupaten Flores Timur. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 9(3), 979. https://doi.org/10.32884/ideas.v9i3.1425

Narsa, I, M. (2023). Tata Kelola Perusahaan Sosial: Sebuah Tinjauan. https://unair.ac.id/tata-kelola-perusahaan-sosial-sebuah-tinjauan/

Nina Tresia Pasaribu. (n.d.). Tata Kelola Pemerintahan Desa. https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/19/26

Peraturan Gubernur Riau NO 8 Tahun 2023 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

peraturan perundang-undangan No.17. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 1–205. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 17 Tahun 2008 Pelayaran.pdf

Puspasari, A. (2019). Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara procedures of governance that is not properly managed and regulated . Consequently arise. Persfektif, 17(2), 195–201.

Riyadi, S. F., Ady, M., & Darmawan, E. (2021). Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 17–25. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3361

Rohman, A., & Hardianto, W. T. (2019). Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Malang:Intrans Publishing. Intrans Publishing.

Rudi Rinaldi. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. 66(1), 37–39.

Saleh, S. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 180. https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf

Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” (Edisi Ketiga ). CV.Mandar Maju.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan Nomor PM 62 Tahun 2019

Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Jurnal Baruna Horizon, 3(2), 223–229. https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i2.42

Tuswoyo, Maesarini, I. W., & Rohmah, E. N. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Kebon Kosong 1 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. 74.

UNDP. (1997). Governance for Sustainability Human Development. 1–40. https://digitallibrary.un.org/record/492551

Zukhri, S., Anwar, S., & Adriyanto, A. (2019). Tata Kelola Pelayaran Di Alur Pelayaran Barat Surabaya (Apbs) Guna Mendukung Tugas Operasi Koarmada II. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 5(2), 31–50. https://koarmada2.tnial.mil.id/peran-fungsi-

Full Text: PDF