Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Pelaksanaan transaksi jual beli online telah menjadi fenomena yang semakin dominan dalam era digital saat ini. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan transaksi jual beli online dengan memperhatikan kerangka hukum perdata di Indonesia. Melalui analisis terhadap aspek-aspek hukum yang terkait, termasuk proses pembentukan perjanjian, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, serta penyelesaian sengketa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana aturan hukum perdata diterapkan dalam konteks transaksi jual beli online di Indonesia. Dengan fokus pada perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan dalam perdagangan elektronik, artikel ini memberikan pandangan yang relevan bagi pelaku bisnis, konsumen, dan penegak hukum untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam lingkungan perdagangan online.
Keywords
References
HS, Salim. (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
P.N.H Simanjuntak., 2009, Pokok- pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan
Website Universitas Pasundan, https://www.unpas.ac.id/
Article Metrics
Abstract View : 52 timesPDF Download : 45 times
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3011
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Malika Baby Natasha, Gunardi Lie
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.