Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian yang Ada di Sengketa Perbankan

Abstract

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berdampak signifikan terhadap kerangka regulasi perbankan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur struktur lembaga, stabilitas sistem keuangan, penguatan otoritas pengawas, dan perlindungan konsumen dalam konteks perbankan. Penelitian ini menganalisis bagaimana Undang-Undang ini mempengaruhi sektor perbankan dan penyelesaiannya terhadap perbankan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang ini berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan perbankan. Mekanisme penyelesaian yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat mengurangi hambatan terhadap perkembangan sektor keuangan, memperkuat stabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Namun, penelitian juga mencatat bahwa penyelesaian perbankan yang efektif adalah kunci penting, mengingat berbagai potensi hambatan seperti tingginya tingkat kemacetan kredit dan pelanggaran terhadap standar keamanan data. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah untuk terus menjaga dan menjaga keberlakuan Undang-Undang ini guna memastikan bahwa tujuan menciptakan stabilitas, efisiensi, dan perlindungan konsumen tercapai dengan baik. Penyelesaian perbankan yang efisien dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.