Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)
), Dedi Kusuma Habibie(2),
(1) Universitas Riau
(2) Universitas Riau
Corresponding Author
Abstract
Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga ditemukan masih adanya permasalahan dalam proses penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) dengan dua indikator yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of implementation). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Faktor pengambat dalam implementasi peraturan tersebut yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).
Keywords
References
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung: CV. Alfabeta.
Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 230-241.
Jeremy David Montolalu, F. P. (n.d.). 2021. Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lex Administratum, Vol. IX No.2.
Kadji, Y. (2015). Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press. Hlm 47-49 & 96-93.
Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. Junal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 1412-9736. Retrieved from https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.155.
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik dalam Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
Padilah, N. N. (2023). Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Hlm 9-10.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif : 7(2). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/229098609.pdf
Safarudin, R, Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 9680-9694. Retrieved from https://doi.org/1-.31004/innovative.v3i2.1536
Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. CV. Harva Creative.
Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). JISOS : Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 2828-3368. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik dalam Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Tjokroamidjojo dalam Dwi Purnama Wati, (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7.
Tri Marno ButarButar, D. A. (2023). Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1.
Westra dalam Febriyanti, (2014). Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.
Article Metrics
Abstract View
: 24 times
Download : 19 times
DOI: 10.57235/motekar.v2i1.2259
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Putri Karimah, Dedi Kusuma Habibie
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
.png)
