Manajemen Komunikasi Dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang
), Rd. Nia Kania Kurniawati(2), Rahmi Winangsih(3), Ail Muldi(4),
(1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(2) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
(4) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Corresponding Author
Abstract
Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk menciptakan kemudahan bagi para pelaku usaha, dan diharapkan juga dapat meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB) atau indeks kemudahan untuk berbisnis di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang diberikan delegasi wewenang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelenggarakan perizinan di wilayan Pandeglang melalui Mal Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaanya, pemerintah menggunakan sistem online yang terintegrasi, yaitu Online Single Submission (OSS) sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha. Kabupaten Pandeglang telah menerapkan sistem OSS sejak Juli 2018. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana Manajemen Komunikasi dan Proses Komunikasi terkait layanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menurut teori POAC bahwa pelaksanaan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan efektif, masih banyak yang harus dibenahi mulai dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta strategi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam mensosialisasikan terkait sistem OSS agar diketahui masyarakat lebih luas. Sebagaimana menurut penjelasan G. R. Terry bahwa pengorganisasian ialah dasar kegiatan manajemen yang artinya pengorganisasian ialah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien. Sehingga seharusnya tujuan dari sistem OSS itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan menjadi penghambat dalam kegiatan berusaha.
Keywords
References
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Avery, G.D., Bedrosian, J.M., Brucci, S.J., Dennis, L.B., Keane, J.F., & Koch, G. 1995. Public affairs in the public sector. In L.B. Dennis (Ed.), Practical public affairs in an era of change: A communications guide for business, government, and college (157-177). New York: Public Relations Society of America and University Press of America, Inc.
Baker, C. G. J. 1997. Industrial Drying of Foods. Blackie Academic & Professional. London.
Broom, G.M., & Dozer, D.M. 1990. Using Research in Public Relations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Burhan Bungin. 2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Chintya, I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). Jurnal Akuntansi, 1–14.
Creswell, John W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publication Inc.
Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom.Glen. M. 2009, Effective Public Relations, Ed. 9. Jakarta: Kencana.
Dahlan, M. S. 1999. Pelayanan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dewi Widowati. 2016. Dialektika Manajemen Komunikasi Dalam Perusahaan. Studylibid.com.
Dwiyanto A. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
E. Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. Kanisius. Yogyakarta.
Effendy, Onong Uchjana. 1997. Komunikasi Teori & Praktik. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
Effendy, Onong Uchjana. 2000. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Freeman, R.E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston.
George R. Terry. 1972. Principles of Management, Edition 6. Illinois: Richard D. Irwin Homewood.
Gruning, J.E. & Hunt, T. 1984. Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston. New York.
Harun, H. Rochajat., Ardianto, Elvinaro. (2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun. 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
Lubis, H., Nirmala, I. D., & Nugroho, S. E. (2020). Perancangan Sistem Informasi Antrian Online Pasien RS. Seto Hasbadi menggunakan SMS Gateway Berbasis Android. Jurnal Algoritma, 16 (2), 79–91. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.16-2.79
Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, USA.
Moleong. (1999). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Bandung.
Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remaja.
Mulyana, Dedy. (1999). Nuansa-Nuansa Komunikasi (Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2 (1), 32–42. http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021. Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1 angka 11 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 6 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Perbup Pandeglang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal.
Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal Pasal 1 angka 4.
Perpres. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
Sugiyono. 2003. Metode penelitian administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Sukarna. 2011. Dasar – dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 141-161. https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161.
Terry George R., dan Leslie W. Rue. 1982. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi. Aksara.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Wiryanto. 2000. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Article Metrics
Abstract View
: 26 times
Download : 16 times
DOI: 10.57235/motekar.v2i1.2340
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Hanifah Fajriani, Rd. Nia Kania Kurniawati, Rahmi Winangsih, Ail Muldi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
.png)
