Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengadaan Tanah Kantor Gubernur Bali
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah dalam kasus Ida Ayu Wirasadi dkk. terhadap Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Fokus penelitian mencakup penilaian kepatuhan pemerintah terhadap prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta analisis dasar hukum dan kemungkinan keberhasilan gugatan yang diajukan oleh pihak Ida Ayu Wirasadi dkk. Analisis ini akan mengeksplorasi prosedur pengadaan tanah yang diterapkan, memeriksa apakah hak-hak pihak yang terdampak telah dihormati, dan menilai argumen hukum serta kekuatan gugatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hak milik tanah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum dan mekanisme pengadilan dalam kasus ini.
Keywords
References
(n.d.). Retrieved September 9, 2024, from Pemerintah Provinsi Bali: https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/putusan-pengadilan/putusan-badan-peradilan/29046.
Anonim (14 Maret 2022). Database Kejaksaan Tinggi Bali. Retrieved Oktober 3, 2024. https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/817
Anonim (25 April 2023), Gubernur Wayan Koster Serahkan Hibah Tanah Seluas 7,5 Are di Desa Adat Panjer dan 16,5 Are di Penatih Puri https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-wayan-koster-serahkan-hibah-tanah-seluas-75-are-di-desa-adat-panjer-dan165-are-di-penatih-puri/
I Kadek Dwipa Nugraha (2023). ‘Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung’, Skripsi Pada Program Studi Pertahanan, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Indonesia.
Indonesia. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 153/Kep. 156-Huk/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Bandung.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
RI, B. (2012, Januari 14). Database Peraturan JDIH BPK. Retrieved September 9, 2024, from BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012.
Article Metrics
Abstract View : 105 timesPDF Download : 53 times
DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3927
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Dikjaya Dikjaya, Muhamat Hafis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.