Criminal Responsibility for Perpetrators of Perjury and Giving False Information (Study Decision Number: 66/Pid.B/2023/PN Kla)

Natasya Vi Veronica(1), Baharudin Baharudin(2), Indah Satria(3),


(1) Universitas Bandar Lampung
(2) Universitas Bandar Lampung
(3) Universitas Bandar Lampung
Corresponding Author

Abstract


A phenomenon that often occurs in court is that witnesses tend to lie or provide information that is incorrect or does not match the incident. There are also witnesses who give different information during the court hearing from the information given in the witness examination report. This action is called the crime of perjury. The crime of perjury is the crime of providing false information on oath, where the information is not true and contradicts the truth. Perjury is a criminal act of giving false information on oath where the statement is not true and contradicts the truth. It is called perjury because the witness who previously gave a statement at the court hearing was obliged to take an oath/promise according to his religion. The problem in this research is what is the position of false oaths and false statements in the criminal justice process and what is the criminal responsibility of perpetrators of false oaths and giving false statements based on (Study Decision Number 66/Pid.B/2023/PN KLA). The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative juridical approach is implemented by studying legal norms or rules, legal principles in theories/opinions of scholars and applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on research objects by means of observation and interviews. The results of this research explain that the position of the oath is very important when giving testimony, witnesses must provide information that is in accordance with facts and reality, based on actual events. In this case, the witness may not add or subtract from the actual content of the statement. The point is you have to see for yourself, hear for yourself and experience for yourself. Apart from that, the information must not be based on stories, experiences, opinions, conjectures and influences from other people. Apart from that, witnesses must not lie when giving testimony just to gain personal gain. Then the responsibility of the perpetrator of the crime of perjury from the aspect of criminal responsibility has no justification or excuse so that the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months by the panel of judges based on decision number: 66/Pid.B/2023/PN cl. The author's suggestion is for companies to have an evaluation system for employees. And you must be firm with employees so that no more employees dare to abuse their position. For the police to be more careful in handling a case, it is necessary to first investigate the report received so that similar actions do not occur. It was recommended to the judge to give a longer sentence, because this case was very detrimental to the company and the police, because the police had to investigate a case that did not actually occur.


Keywords


Criminal Liability; Perjury; Giving False Information

References


Admaja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Utomo. Bandung.

Aldi Indra. 2016. Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Si Atas Sumpah, Lex Privatum.

Annisa, N. F. 2017. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum, Lex et Societatis. Manado

Aryo Fadlian. 2020. Pertanggung jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum

Baharudin, Indah Satria, Rizky Muchlisin. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pagaruyuang law journal.

Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah. 2021. Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM).

Barda Nawawi A. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Budoyo Sabto. 2008. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Preses Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro. Semarang

Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gerald Majampoh. 2013. Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya, Lex Crimen.

Hendar Soetarna. 2011. Hukum Pembuktian dalan Acara Pidana, Alumni Bandung.

Islah. 2017. Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Tindak Pidana, Universitas Batanghari. Jambi

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana. Jakarta

Jovy, Michael, Oliij. 2021. Sumpah Palse dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan pidana, Lex Crimen

Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. Hukum Pidana Materiil, Kencana. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Moeljalento. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.

Moeljatno. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara. Jakarta.

Muhammad Arif Rifaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, Indah Satria. 2021. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Widya Yuridika: Jurnal Hukum.

Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Citra Adytia Bakti. Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prodjodikoro Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Pt. Rafika Aditama. Bandung.

Rahmad roziwan, S Endang P, Indah Satria. 2022. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan.

Siti Aningsih. 2008. Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana, Universitas Muhamadiyah, Surakarta.

Sofyan Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto. Semarang

Tami Rusli. 2011. Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Pranata Hukum, Lampung.

Theodorus dan Vonny.2021.Wewenang Hakim dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum.

Tommy J bassang. 2015. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Utoyo, et al .2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Palembang.

Yunita dan Dewi. 2021. Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 86 times
PDF Download : 52 times

DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Natasya Vi Veronica, Baharudin Baharudin, Indah Satria

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.