Juridical Analysis of the Authority of Constitutional Court Decisions Regarding Elections

Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra(1), Reisa Arrifa(2), Rasji Rasji(3),


(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author

Abstract


Seperti yang dapat  kita ketahui seluruh masyarakat indonesia telah mengadakan pesta rakyat atau lebih dikenal sebagai pemilu, pemilu sendiri merupakan pemilihan wakil negara atau pejabat pemerintahan secara demokratis yang dipilih langsung oleh warga negara indonesia dengan asas luber jurdil yang berartikan langsung,umum,bebas,rahasia jujur dan adil. Namun sayangnya ada beberapa pihak yang menganggap bahwa selama masa pemilu banyak terjadi kecurangan dan ketidakjujuran.hal tersebut juga tengah menjadi sorotan di media sosial banyak video yang menunjukan beberapa Kejadian kecurangan dalam pemilu dari beberapa paslon yang dimana hal tersebut sangat melanggar prinsip demokrasi yaitu melanggar hak orang lain dalam memilih kandidat yang ingin dipilih berdasarkan hati nurani masing- masing serta terjadi kesalahan yaitu ada beberapa TPU yang tidak memperbolehkan masyarakat sekitar untuk melakukan pemilu atau pencoblosan. Penulis sendiri membuat penulisan ini semata mata ingin mengkaji ulang mengenai putusan mahkamah konstitusi mengenai pemilu oleh karena penulis akan membahas ulang beberapa latar belakang mengapa putusan tersebut harus dibuat. Dengan metode penulisan normatif yaitu menggambarkan suatu permasalahan sosial dan data-data yang diambil oleh penulis yaitu dari beberapa jurnal artikel serta berita.


Keywords


Elections, Democracy, Fraud

References


Ahmadi, A. (2015).Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Al-'Adl, 8(1), 1-19, hlm 8

Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. Jurnal Konstitusi, 6(3), 103-143.Hlm, 132

Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election).Substantive Justice nternational Journal of Law,2(1), 1-20.=Al-Ishlah, Vol. 23, No. 2 (November 2020)

Pahlevi, I. (2015). Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.hlm 30.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 92 times
PDF Download : 67 times

DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra, Reisa Arrifa, Rasji Rasji

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.