Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi

Abstract

Hukum adat di indonesia salah satu cermin bagi bangsa indonesia, karena adat merupakan identitas bangsa di setiap dareah yang ada di indonesia. Dalam  pelaksanaan  Hukum  Tanah  Nasional  dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,  peraturan ini pula dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  pluralitas  di  bidang  hukum,  di mana  diakui keberadaan  hukum positif,  hukum  agama  dan  hukum  adat. Dalam  kehidupan sehari-hari sebagian  masyarakat  masih  menggunakan  hukum  adat  untuk  mengelola  ketertiban  di lingkungannya. Dimana  hukum  adat  dijadikan  landasan  dalam  menetapkan keputusan atau peraturan perundangan  secara resmi,  diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya