Penerimaan Hak dan Kewajiban Terhadap Akses Pendidikan yang Merata di Indonesia
), Mochamad Aziz Zhafir(2), Rifania Anjani(3), T Heru Nurgiansah(4),
(1) Politeknik Manufaktur Bandung
(2) Politeknik Manufaktur Bandung
(3) Politeknik Manufaktur Bandung
(4) Politeknik Manufaktur Bandung
Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini di latar belakangi karena adanya permasalahan penerimaan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akses Pendidikan di Indonesia yang belum merata terutama di daerah Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Selatan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan dengan mencari sumber sumber dari jurnal, buku, atau referensi lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar permasalahan Pendidikan yang tidak merata di daerah Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Selatan karena adanya beberapa faktor yang cukup menjadi permasalahan utama seperti; faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
Keywords
References
M. Ctn, "Pengertian Pendidikan : Fungsi, Jenis, Tujuan Menurut Ahli Umum," 16 Juni 2020.
B. P. S. I. (BPS), "Jumlah Murid Menuntut Jenjang Pendidikan di Indonesia," 2 Mei 2023.
M. Dr. Lestari Moerdijat S.S., "Dorong Ekosistem Pendidikan yang Lebih Inovatif dan Adaptif," 28 Agustus 2023.
A. Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)," vol. 1, pp. 41-53, 2020.
D. R. (. P. R. R. Indonesia), "Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1-5," 13 Januari 2023.
M. RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA," 24 2 2023.
A. A. Setiyowidi, "Pendidikan yang Tertinggal di Daerah Terpencil," 25 Oktober 2022.
Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. Jurnal Pendidikan Amartha, 3(2), 149-156.
Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. Jurnal Pendidikan Amartha, 3(2), 157-162.
Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 1(2), 871-876.
Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer.
Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurgiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers’ Knowledge and Its Learning Strategy. In International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023) (pp. 14-22). Atlantis Press.
Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2278-2285.
Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education, 7(1), 78-90.
Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. Indonesian Journal of Education and Development Research, 2(2), 786-790.
Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinestethic) pada Mata Pelajaran PPKn. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(2), 1773-1779.
Article Metrics
Abstract View
: 72 times
Download : 29 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Yazid Setiaji, Mochamad Aziz Zhafir, Rifania Anjani, T Heru Nurgiansah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
