
(2) Ariyantika Br Ginting

(3) Hanifah Mardhiyah

(4) Hutri Ami

(5) Laili Tanzila

*corresponding author
AbstractGubernur menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, gubernur tidak hanya berperan sebagai penegak kebijakan pusat, namun juga menjaga stabilitas politik dan ekonomi daerah. Artikel ini mengkaji peran tersebut dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi gubernur dalam menjaga keharmonisan politik, mengelola pembangunan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Analisis menunjukkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi yang sehat sangat bergantung pada kemampuan gubernur dalam berinovasi dan membangun sinergi dengan pemangku kepentingan. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan otonomi fiskal dan penguatan kapasitas gubernur dalam manajemen krisis dan pengambilan keputusan strategis. Keywordsgubernur, sistem pemerintahan, stabilitas politik, ekonomi daerah, pembangunan berkelanjutan
|
DOIhttps://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4657 |
Article metrics10.57235/ijedr.v3i1.4657 Abstract views : 80 | PDF views : 102 |
Cite |
Full Text![]() |
References
Aminullah, M. (2018). Desentralisasi dan Pembentukan Pemerintahan Daerah yang Efektif.
Jakarta: Salemba Empat.
Anderson, P. (2009). Political Leadership and Governance. Jakarta: Sinar Harapan.
Bappenas. (2020). Laporan Tahunan Pembangunan Daerah: Analisis Kebijakan Ekonomi di
Daerah. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baswir, R., & Hartono, R. (2017). Ekonomi Indonesia dalam Sistem Perekonomian Global.
Yogyakarta: UGM Press.
Fahmi, A. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pembangunan Daerah: Studi
Kasus di Jawa Barat. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 88-100.
Hasan, A. (2016). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta:
Rajawali Press.
Kurniawan, D. (2017). Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12(1), 45-60.
Mardiasmo, M. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Pengantar dan Aplikasinya dalam
Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Putra, P. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
Ekonomi: Studi Kasus di Bali. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 110-123.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
Steiner, J., & Alpern, A. (2015). Public Policy and Governance: A Global Perspective. New
York: Oxford University Press.
Sukoco, A. (2019). Manajemen Pemerintahan Daerah: Perspektif dan Implementasi. Surabaya:
Penerbit Tiga Serangkai.
Winarno, W. (2018). Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Pemerintahan
Daerah. Jakarta: LIPI Press.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Alya Rahmi, Ariyantika Br Ginting, Hanifah Mardhiyah, Hutri Ami, Laili Tanzila

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.