Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Authors

  • Rasji Rasji Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Virginia Virginia Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Rewiyaga Rewiyaga Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Ekaprasetya Ekaprasetya Universitas Tarumanagara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Keywords:

Mahkamah Konstitusi, pembatasan usia, negara hukum demokrasi

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berfokus pada aspek legal standing pemohon dan implikasi terhadap pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, MK menerima pemohon meskipun kerugian konstitusional yang diklaim bersifat umum dan tidak spesifik. MK menilai bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden relevan untuk memastikan kompetensi dan pengalaman politik, sejalan dengan prinsip meritokrasi dan sistem politik hierarkis. Putusan ini memunculkan kontroversi terkait judicial activism dan fleksibilitas interpretasi hukum, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Secara politik, keputusan ini mengakomodasi generasi muda namun menimbulkan kritik terkait keberpihakan terhadap calon tertentu, seperti Gibran Rakabuming Raka. Implikasi hukum putusan ini mempengaruhi prinsip negara hukum demokrasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan partisipasi generasi muda, serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan proses pemilu. Dissenting opinion dalam putusan ini menunjukkan perbedaan pandangan terkait kewenangan MK dalam membuat kebijakan hukum. Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan dinamika hukum dalam sistem hukum Indonesia, namun memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap dampaknya terhadap konstitusionalitas dan keadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(2), 827-845.

Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(3), 253-260.

Fadhillah, M. D., & Priskap, R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(3), 329-339.

Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 148-167.

Rizki, A. (2024). Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 135-153.

Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 127-146.

Valenci, R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(3), 1099-1104.

Downloads

Published

2024-12-29

How to Cite

Rasji, R., Virginia, V., Rewiyaga, R., & Ekaprasetya, E. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Implikasi pada Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi. Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 543–550. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4695

Issue

Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.