Journal of Accounting Law Communication and Technology
Journal title JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Initials JALAKOTEK Grade - Frequency Dua issue per tahun (Januari dan Juli) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 3032-3495 (Cetak - Print) Online ISSN 3032-2758 (Online - Elektronik) Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing Google Scholar | Garuda JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology a Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Analisa Penyalahgunaan AI Dalam Memanipulasi Opini Publik di Media Sosial
Kemudahan dan kebebasan akses terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka lembaran baru dalam kreasi konten digital, namun secara alamiah melahirkan tantangan serius bagi integritas dan objektivitas informasi. Fenomena penyalahgunaan AI oleh pengguna media sosial kini semakin marak dalam bentuk konten yang sangat realistis dan sulit dibedakan, seperti manipulasi video dan audio (deepfake) serta rekayasa gambar untuk tujuan disinformasi dan memecah belah. Ancaman ini melampaui disinformasi dan hoaks berbasis teks, AI berpotensi menciptakan krisis kepercayaan, dimana batas antara realitas dan fiksi menjadi semakin tidak terlihat bagi masyarakat. Konten manipulatif ini kerap dirancang untuk memanipulasi kepercayaan seseorang dan memancing respons emosional, sehingga membuat penerima nya mampu melewati proses verifikasi dalam mencari kebenaran sebuah berita. Artikel ini menganalisis modus operasi penyalahgunaan AI oleh pengguna serta dampaknya bagi pengguna media sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa dampak dari fenomena ini adalah kemerosotan kepercayaan publik secara luas dan tidak hanya terhadap media, tetapi juga terhadap institusi penegak hukum serta pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko memperdalam perpecahan sosial dan meruntuhkan kredibilitas yang sehat. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa upaya pencegahan terhadap ancaman ini memerlukan respons banyak pihak. Solusi dapat ditempuh dengan menegaskan larangan penyalahgunaan, pengembangan teknologi, memberikan penguatan literasi digital bagi para pengguna media sosial dalam menerima segala bentuk informasi, dan berbagai upaya lain.
Copyright (c) 2026 Samuel Hotdin, Elsa Omega Napitupulu, Nadia Inggrida Prashayu, Winson Winson, Fawwaz Aozadel https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Keterlibatan dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah dan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan kasus (Case Aproach). Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah diatur di dalam UU Pilkada, dengan sanksi pidana bagi yang terbukti melanggar larangannya. Namun, terdapat kesenjangan dalam penerapan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah sering mengalami kendala seperti batas waktu yang sangat singkat dalam proses penegakan hukumnya. Rekomendasi meliputi Perlunya sosialisasi perihal ketentuan UU Pilkada, penguatan pengawasan Bawaslu dan lembaga, serta evaluasi batasan waktu tiap tahapan penanganan tindak pidana pilkada.
Copyright (c) 2026 Diro Parno https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Inovasi Legal Drafting Contract Berbasis Teknologi Blockchain dan Smart Contract di Indonesia
Penelitian ini mengkaji inovasi dalam pembuatan kontrak hukum (legal drafting) yang memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses pembuatan kontrak, teknologi blockchain menawarkan solusi desentralisasi yang dapat memastikan integritas dan keterlacakan dokumen hukum. Smart contract memperkenalkan otomasi pelaksanaan klausul kontrak secara otomatis tanpa perantara, mengurangi risiko kesalahan dan penundaan. Studi ini menelaah potensi penerapan teknologi tersebut dalam konteks regulasi dan praktik hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi blockchain dan smart contract dapat mempercepat proses legal drafting, meningkatkan kepercayaan antar pihak, dan menciptakan sistem kontrak yang lebih aman dan efisien. Namun, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi teknologi bagi para pelaku hukum untuk mengoptimalkan manfaat inovasi ini.
Copyright (c) 2026 Mochamad Novel, Aurellia Karin Ferselli, Sania Mari Baloch, Rifdah Muflihah, Sulastri Sulastri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Dampak Isu Keamanan Pangan terhadap Penurunan Minat Beli dan Perilaku Konsumen: Studi Kasus Roti Aoka Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak isu keamanan pangan terhadap minat beli dan perubahan perilaku konsumen pada kasus Roti Aoka tahun 2024. Isu yang menyebutkan bahwa produk tersebut mengandung bahan pengawet berbahaya (diduga natrium dehidroasetat) menyebar cepat melalui media sosial dan memicu kekhawatiran publik. Meskipun BPOM pada 28 Juni 2024 menyatakan bahwa Roti Aoka aman dikonsumsi, persepsi negatif konsumen tetap bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner online yang melibatkan 35 responden. Hasil menunjukkan bahwa 77,1% responden mengetahui isu dari media sosial, dan 68,6% masih meragukan keamanan produk pasca-klarifikasi BPOM. Dampak signifikan terlihat pada minat beli: 34,3% responden berhenti membeli dan 37,1% mengurangi frekuensi pembelian. Perubahan perilaku meliputi meningkatnya kebiasaan membaca label (77,1%), peralihan ke merek alternatif (62,9%), dan peningkatan persepsi risiko. Temuan ini konsisten dengan Theory of Planned Behavior dan teori krisis reputasi yang menekankan pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi krisis yang cepat, transparan, dan efektif untuk memulihkan kepercayaan konsumen.
Copyright (c) 2026 Yurida Aulia, Jelitha Betsyeba, Wulan Erdianti Putri, Windah Frawyta Lestary Sinaga, Gita Tri Novel Pandiangan, Wiko Prayoga, Hendra Saputra https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
The Role of Maqashid Sharia-Based Zakat Accounting in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) at BAZNAS North Sumatra
This study examines the role of maqashid al-sharia–based zakat accounting in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the National Zakat Agency of North Sumatra Province. Using a descriptive qualitative approach and an interpretive paradigm, the research explores the implementation of PSAK 109, the integration of maqashid al-sharia values, and the contribution of zakat programs to SDG targets. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of financial statements and program reports issued by National Zakat Agency. The findings reveal that National Zakat Agency North Sumatra has applied zakat accounting in accordance with PSAK 109 to ensure transparency and accountability, although the measurement of maqashid-oriented social impact has not yet been fully quantified. Core maqashid values such as hifz al-mal, hifz al-nafs, and hifz al-aql are reflected in the institution’s flagship programs, including Sumatera Utara Makmur, Sumatera Utara Sehat, and Sumatera Utara Cerdas, which contribute directly to SDG 1 (No Poverty), SDG 3 (Good Health and Well-being), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 10 (Reduced Inequalities). The study highlights that zakat accounting serves not only as a financial reporting mechanism but also as an instrument for promoting social and spiritual development aligned with maqashid al-sharia. Nonetheless, challenges remain in developing measurable indicators, strengthening human resource capacity in sharia-based accounting, and aligning maqashid values with SDG targets. The study recommends the development of a Maqashid–SDGs Index and enhanced competency building to strengthen the role of zakat in sustainable development. Overall, the findings reinforce the potential of zakat accounting as a model of Islamic sustainable accounting oriented toward societal welfare and long-term impact
Copyright (c) 2026 Mahyudin Mahyudin, Salisa Amini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah Marliyah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Rasionalitas Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Enam Tahun Terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk)
Penelitian ini mengkaji rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun terhadap terdakwa residivis dalam perkara percobaan pembunuhan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana delapan tahun, meskipun terdakwa memiliki status residivis dan perbuatannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar filosofis pemidanaan yang digunakan hakim, khususnya dalam perspektif keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis, dengan bahan hukum utama berupa putusan pengadilan, KUHP, serta doktrin pemidanaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini tidak hanya berpegang pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, seperti pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sampai pada hilangnya nyawa korban serta terdapat faktor-faktor yang meringankan, sehingga pidana enam tahun dianggap lebih proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas filosofis hakim tercermin dari upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan substantif.
Copyright (c) 2026 Muhammad Fakhri Luthfi, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Maroni Maroni https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Rekening dormant mengacu pada rekening perbankan yang menunjukkan ketidakaktifan atau kurangnya aktivitas transaksional selama durasi tertentu, seperti yang digambarkan oleh kebijakan individu lembaga keuangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sementara akun tetap didokumentasikan dalam sistem perbankan, akun tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk transaksi sampai saat akun mengalami pengaktifan kembali. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fondasi yuridis normatif dan empiris. Alasan yang mendasari kebijakan yang diterapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi akses ke rekening nasabah yang menyimpan deposito di lembaga perbankan didasarkan pada tiga faktor utama: Pertama, mitigasi fenomena yang terkait dengan perdagangan akun; pengenaan pembatasan akun berfungsi untuk memutuskan sirkulasi ilegal dana dalam rekening yang tidak aktif, yang sering menjadi sasaran pembelian dan penjualan yang tidak sah di pasar gelap. Kedua, keharusan tindakan pencegahan terhadap kegiatan kriminal tertentu; ini termasuk tindakan pencegahan terhadap perjudian online dan perdagangan narkoba, di mana akun nominee sering digunakan untuk mengaburkan identitas pemilik manfaat utama. Ketiga, menjaga kepentingan publik, di samping konsekuensi hukum yang berasal dari penerapan kebijakan untuk memblokir akun yang tidak aktif, yang bersinggungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, yang mengakibatkan pembatasan hak-hak sipil nasabah dalam mengelola aset pribadi mereka (beschikkingsbevoegdheid). Implikasi hukum dari situasi ini memerlukan pergeseran beban pembuktian, mewajibkan pelanggan untuk membuktikan legitimasi sumber dana mereka untuk memulihkan akses ke akun mereka.
Copyright (c) 2026 Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung, Zulfi Diane Zaini https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk)
Kasus anak yang ikut serta dalam jaringan narkotika telah menjadi sebuah tantangan yang tidak kunjung surut dalam upaya melindungi generasi muda pemerus bangsa. Anak selaku pihak yang mengembani tanggung jawab atas keberlanjutan serta kemajuan negara telah seharusnya dipelihara, hal tersebut selaras dengan pembukan aline-4 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”. Pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang selaras dengan tata cara penegakan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia akan tetapi dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum tata cara penegakan pidananya terdapat perbedaan. Anak yang ikut serta dalam tindak pidana narkotika akan dianggap sebagai korban dikarenakan anak adalah kaum rentang yang sudah sepatutnya dilindungi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk serta apa saja faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan terdiri dari data sekunder dan data primer. Dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim dan pihak kepolisian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini bentuk perlindungan hukum pada anak yang terlibat dalam jaringan narkotika ialah dengan pemeriotasan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal, pengurangan pemidaan pada anak. Dimana seorang anak harus dikurangi pemidanaannya dan maksimal setengah dari ancaman pidaana bagi pelaku dewasa, serta diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika ialah Peer Group dimana lingkungan pergaulan anak akan berpengaruh besar dalam pemaparan anak dengan narkoba, disdungsi keluarga yang menyebabkan anak mencari validasi di tempat yang berpotensi mencelakakannya, serta kondisi ekonomi yang akan memposisikan anak dibawah banyak tekanan. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum patut mengutamakan pendekatan secara Restoratiev Justice serta mengedepankan rehabilitasi pada anak agar masa depan anak bisa terjami serta tumbuh kembang anak dapat terjamin. Serta diharapkan kepada orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan secara proporsinal agar anak jauh akan pemaparan narkotika.
Copyright (c) 2026 Adella Mey Sisth Latase, Zainab Ompu Jainah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk)
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Copyright (c) 2026 Zainab Ompu Jainah, Suta Ramadan, Marshenda Afi Ananta https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)
Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.
Copyright (c) 2026 Bambang Hartono, Suta Ramadan, Ega Waifannur https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0