Tinjauan Kritis Terhadap Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dalam Perspektif Hukum Agraria

Abstract

Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara, khususnya di tingkat daerah, adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB, sebagaimana jenis pajak lainnya, memiliki kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah PBB yang terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), baik untuk tanah maupun bangunan. Penentuan NJOP tanah dilakukan berdasarkan nilai pasar tanah di suatu wilayah,. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Soejono Soekanto, pendekatan ini merupakan bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap literatur atau data sekunder. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Pasal 4 menetapkan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan bangunan, yang meliputi pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Jika subyek pajak belum diketahui dengan jelas, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menunjuk pihak yang bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pajak atas tanah dan bangunan dapat dipungut dengan adil, tanpa ada yang terlewatkan. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ini dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat transaksi jual beli terjadi. Menteri Keuangan melalui peraturan yang berlaku menetapkan dasar pengenaan pungutan PBB ini. Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap tiga tahun.