Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
DOI:
https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5701Keywords:
Pemerintah, Kepala Desa, DesaAbstract
Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci
Downloads
References
Rahyunir Rauf, et.al, 2015, “Pemerintah Desa”, Zanafa, Pekanbaru
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat Raja Grafindo Persada
Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta
Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
J.H.A. Logemann, 1948, “Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht”, (Universitaire Pers Leiden, Terjemahan Makkatutu dan Pengkereg
Pambudhi, H. D. 2023, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme”, Wijaya Putra Law Review, 2(1)
Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, 2023 “Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent,” Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 4, no. 2
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
