Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Waralaba Usaha Restoran Dari Perspektif Teori Keadilan
DOI:
https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i2.8077Keywords:
Perlindungan Hukum, Penerima Waralaba, Teori KeadilanAbstract
Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap waralaba yang secara normative telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, namun dalam praktik penggunaan hak-hak tersebut tidak serta merta memberikan keadilan, hal tersebut tercermin dari bentuk perlindungan dari beberapa putusan terkaiy waralaba yang berbeda terhadap gugatan yang diajukan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana rekonstruksi hukum peraturan yang memberikan perlindungan kepada penerima waralaba dari perspektif teori keadilan, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara-perkara pelanggaran perjanjian waralaba dalam putusan nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan putusan nomor 837/Pdt.G/2021/ PN.Sby. Metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian yaitu desktiftif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan analisis data secara kualitatif. Penarikan Kesimpulan dengan logika deduktif. Jawaban dari permasalahan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (franchisee) di Indonesia telah diatur melalui kombinasi peraturan khusus dan umum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rekonstruksi hukum untuk Perlindungan Franchisee dalam Perspektif Teori Keadilan bahwa rekonstruksi hukum waralaba diperlukan untuk menyeimbangkan posisi antara franchisor dan franchisee dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan itikad baik.
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Galia Indonesia, Jakarta, 2008
Adrian Sutedi. (2008). Hukum Waralaba. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perbandingan Franchise Offering Circular Menurut Pranata Hukum Waralaba Di Indonesia Dan Australia”, VeJ Vol. 6, No.1
Agus Santoso. (2014). Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cet.2). Jakarta: Kencana.
Ahmadi Miru, & Sakka Pati. (2012). Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Aidi, Z., & Farida, H. (2019). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan. Jurnal Cendekia Hukum, 4(2), 321–335.
Aidi, Z., dan H. Farida. “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Makanan.” Jurnal Cendekia Hukum 4, no. 2 (2019): 211–321.
Albani Nasution, M. S. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Cet. 2). Jakarta: Kencana
Anastasia Regita Rintan Sahara, Urbanisasi, “Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Kopi Kenangan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Waralaba”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Vol.9, No.19
Angga Prabowo, “Analisis Perlindungan Hukum Kontrak Waralaba di Indonesia (Studi Kasus Kemitraan Franchise Indomaret)”, Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2, No.3, 2025.
Arif, M. E., dkk. (2021). Bisnis waralaba. Jakarta: Prenadamedia Group.
Arif, M.E., dkk. Bisnis Waralaba. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
Arif, M.E., dkk. Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Waralaba. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
Atmoko, D. “Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba.” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 1 (2022): 1–15.
Bachtiar, Maryati. 2007, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru : Witra Irzani
Badrulzaman, M.D. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1993.
Bambang Sunggono. (1977). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Bella Katrinasari, & Hernawan Hadi. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Privat Law, 5(1).
Binus University, “Teknologi Menjadi Peran Penting Dalam Bisnis Kuliner? Berikut Alasannya”, https://student-activity.binus.ac.id/himsisfo/2021/06/peran-teknologi-dalam-erkpembangan-bisnis-kuliner-di-indonesia/, diakses 28/11/2025.
C.S.T. Kansil. (1980). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
CST. Kansil. (1990). Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
CST. Kansil. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Darus Badrulzaman, Mariam., Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo,
Dewi, G. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: FH UI, 2005.
Dewi, Gemala. 2005, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Jakarta:Nuansa Aulia, 2007.
Dwiyoga, I. M. P. W. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Perjanjian Waralaba C’bezt Denpasar). Jurnal Kertha Semaya, 10(9).
Dwiyoga, I.M.P.W. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba.” Kertha Semaya 10, no. 9 (2022): 2148–2160.
Effendi, A. 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 2.
Erfan Arif, M., dkk. (2021). Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Waralaba. Jakarta: Prenadamedia Group.
Faisal Santiago, 2012, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media.
Fajar, M., dan Y. Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
Febriyanti, V. “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba.” Jurnal Qistie 16, no. 2 (2023): 310–325.
Felix Martuah Purba, Yudha Cahya Kumala, Irhamsah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Waralaba Merek Atas Tidak Dibayarnya Royalti Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba”, SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2 No. 3
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi atau Waralaba, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2002.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hadjon, P. M. (1999). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hadjon, P.M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
Handri Raharjo. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Handro Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009.
Hariyani, Iswi. 2011, Membangun Gurita Bisnis Franchise, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Hastuti. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba. Jurnal Untag, 30.
Hyronimus Rhiti. (2015). Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme (Cet. 5). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Idrus, N. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(3), 345–366.
Idrus, N.S. “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba.” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017): 32–45.
Imelda Hera Natalia, “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Franchise Gerai Pinky Guard Di Kota Manado: Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN SKH.”, Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol.1, No.4, 2022.
Indira Hastuti, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise), Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006.
Ishaq. (2009). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Janus Sidabalok,Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung:Citra Aditya, 2006.
Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman dan asas Kebebasan Berkontrak, Bandung: CV Utama, 2003.
Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Makassar : Arus Timur, 2012.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
Karamoy, Amir. 2011, Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses,
Kartika Titi Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchising”, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Kasir Pintar, “Menggali Peluang Bisnis: Keunggulan dan Tantangan Waralaba di Indonesia”, https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/menggali-peluang-bisnis-keunggulan-dan-tantangan-waralaba-di-indonesia, 2024, diakses 27/11/2025.
Kasir Pintar. “Keunggulan dan Tantangan Waralaba di Indonesia.” 2024. Diakses 27 November 2025. https://kasirpintar.co.id.
Katrinasari, B., & Hadi, H. (2017). Tinjauan hukum terhadap wanprestasi royalty rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Jurnal Privat Law, 5(1), 82–93
Katrinasari, B., dan H. Hadi. “Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang.” Jurnal Privat Law 5, no. 1 (2017): 85–88.
M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986.
Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung:Alumni, 1993.
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
Miru, A., & Pati, S. (2012). Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Miru, A., dan S. Pati. Hukum Perikatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Muhammad Tunhang Syaeh, 2024, “Pelanggaran Usaha Neynis Food Ditinjau dari Peraturan Menteri Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum”, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 4.
Muhammad, A. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muliasari, N.I. Tinjauan Hukum tentang Waralaba pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.
N Rahmadi, Bambang. 2007, Aspek Hukum dan Bisnis, Bandung : PT. Nusantara Sakti.
Ni Made Ayu Dwi Oktaviani, “Waralaba Sebagai Peluang Baru Dalam Dunia Wirausaha”, Jurnal IAHN Gde Pudja Mataram.
Nicholas Firman Rafael Napitupulu, “Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba”, JRP : Jurnal Relasi Publik Vol. 2, No. 1, 2024.
Nugraha, & Hagai Prima. (2012). Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Pemutusan Perjanjian Waralaba. Udayana Journal of Law.
Nurasha Alfahira, “Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Internasional”, Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa, Vol. 2, No.1, 2024
Nusantarapos. “Franchise Hoghock Diduga Bodong.” 2024. Diakses 19 Mei 2025. https://nusantarapos.co.id
Nusantarapos.co.id. (2024, Mei 19). Franchise Hoghock Diduga Bodong, Brando Kartawidjaja Pun Ditetapkan Sebagai Tersangka. Diakses dari https://nusantarapos.co.id/124300/franchise-hoghock-diduga-bodong-brando-kartawidjaja-pun-ditetapkan-sebagai-tersangka/
Nyoman Samuel Kurniawan, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Pepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan), Jurnal Hukum Magister Udayana, Vol. 3, No. 1, Universitas Udayana, 2013.
Oktavi, E. Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013.
Pakpahan, J. (2025). Kelemahan Mekanisme Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia. Jurnal Hukum dan Bisnis, 12(1), 55–72.
Pakpahan, J. “Kelemahan Perlindungan Hukum Waralaba.” Jurnal Hukum dan Bisnis 12, no. 1 (2025): 55–72.
Partik, P. (1995). Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr.
Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba, dalam pasal 1 ayat 1.
Prabowo, A. “Analisis Perlindungan Hukum Kontrak Waralaba.” Jembatan Hukum 2, no. 3 (2025): 253–254.
Prodjodikoro, Wirdjono, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung : CV.Mandar maju.
Purba, F.M., Y.C. Kumala, dan Irhamsah. “Perlindungan Hukum Pemberi Waralaba.” SINERGI 2, no. 3 (2025): 1428–1440.
Purwahid Patrik, Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi, Semarang: universitas Diponegoro, 1995.
Purwana, A.E. Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.
Rahardjo, H. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum (Cet. 4). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42.
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 90.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1430.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 74
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
Rhiti, H. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
Riyanto, E.A. “Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba.” Hukum dan Masyarakat Madani 6, no. 3 (2016): 80–95.
Romli, S.A. Perlindungan Hukum. Palembang: Doki Course and Training, 2024.
Salim H.S, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Salim H.S, Abdullah, & Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Salim, H.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Salim, HS, 2003, Perkembangan Huku m Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1.
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Santoso, A. Hukum, Moral dan Keadilan. Jakarta: Kencana, 2014.
Sari, K.T. Perlindungan Hukum bagi Franchisee. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
Septiana R., Etty Dan Etty Susilowati, “Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi”, Magister Ilmu Hukum UNDIP, https://media.neliti.com/media/publications/110618-ID-kedudukan-tidak-seimbang-pada-perjanjian.pdf.
Septiana, E., dan E. Susilowati. Kedudukan Tidak Seimbang Perjanjian Waralaba. Tesis. Semarang: UNDIP, 2015.
Setiawan, R. 1997, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Binacipta.
Siti Nur Hazizah, N. A., “Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional”, Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) , Vol.2 No.2. 2021.
Sitompul, H.D., S. Syaparudin, dan F.A. Suranta. “Perlindungan Hukum Franchise.” Jurnal Mercatoria 3, no. 2 (2010): 145–160.
Sri Redjeki Slamet, “Waralaba (Franchise) Di Indonesia”, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 8, No.2, 2011
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, Jakarta, 2002.
Subekti, R. 2002, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT.Intermasal.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.
Sudarto, 2024, “Perjanjian Waralaba (Franchaise) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Action Research Literate, Vol. 8, No. 12.
Suharnoko, 2009, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syafiina, A. M., & Cahyani, R. R., 2024, “Waralaba Franchiese di Indonesia”, Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital, Vol. 1, No. 2.
Syukri Albani Nasution, M. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Cet. 2). Jakarta: Kencana.
Valentina Febriyanti. (2023). Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1064K/Pdt/2020). Jurnal Qistie, 16(2).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 2004.
Zil Aidi, & Hasna Farida. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. Jurnal Cendekia Hukum, 4(2).
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2013.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Azra Salsabilla, Trubus Rahardiansah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
