Journal title JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal Initials JALU Grade - Frequency Dua issue per tahun (Mei dan November) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 3090-7578 Online ISSN 3090-7586 Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing - JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal a Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Penguatan Civic Disposition Generasi Muda sebagai Penjaga Warisan Budaya Indonesia
Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga dan menumbuhkan kembali sikap kewarganegaraan di dalam diri. Di era globalisasi, derasnya arus budaya asing sering kali menimbulkan krisis identitas, terutama pada generasi muda yang cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya lokalnya. Kondisi ini membuka peluang klaim budaya oleh bangsa lain serta berkurangnya kecintaan terhadap warisan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran strategis generasi muda dalam membangun kembali sikap kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai kebangsaan dan pelestarian budaya Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sikap kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis budaya, pemanfaatan teknologi, penyelenggaraan festival budaya, dan literasi digital. Sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah diperlukan agar generasi muda tidak hanya mampu melestarikan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber inovasi dan daya saing bangsa di tingkat global. Dengan penguatan sikap kewarganegaraan yang kokoh, generasi muda diharapkan tetap percaya diri menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Copyright (c) 2025 Honggo Yahya, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Bahasa, Pancasila, dan Pendidikan di Era Globalisasi
Identitas nasional merupakan landasan fundamental bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan berupa penetrasi budaya asing, perkembangan teknologi informasi, serta pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penguatan identitas nasional melalui tiga aspek utama, yaitu bahasa Indonesia, Pancasila, dan pendidikan. Hasil kasjian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol pemersatu, Pancasila menjadi dasar nilai dan ideologi bangsa (Abdusshomad et al., 2024), serta pendidikan berperan dalam mentrasmisikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus (Dewi & Najicha, 2024). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi ketiga aspek tersebut dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan guna memperkokoh identitas nasional Indonesia di tengah arus globalisasi.
Copyright (c) 2025 Houdy Farrel Andrea, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tantangan dan Strategi Inovatif Pendidikan Kewarganegaraan pada Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Indonesia
Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses serta kualitas pendidikan, terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai pilar pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, memegang peranan yang sangat krusial di wilayah-wilayah strategis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika utama serta merumuskan strategi pembelajaran PKn yang efektif untuk diterapkan di daerah 3T. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur (literature review), dengan cara menganalisis berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas guru, minimnya infrastruktur dan media pembelajaran, serta tantangan geografis yang unik. Sebagai solusinya, penelitian ini menyimpulkan strategi yabg inovatif seperti optimalisasi dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap (PKR), penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), serta penggunaan story telling untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif di tengah keterbatasan yang ada.
Copyright (c) 2025 Joseph Arie Octsan Rambe Simamora, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Menghadapi Dinamika Sosial
Sumber hukum merupakan dasar dan juga sebuah kedudukan tertinggi dari sebuah hierarki hukum. Segala hukum yang berlangsung dan dibentuk haruslah berdasarkan pada sumber ini. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia menjadikan semua hukum yang ada harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. lalu apakah hukum dengan bentuk ini berlaku hingga saat ini. Hukum di era ini mengikuti daripada perkembangan dan juga perubahan baik dalam sosial juga kehidupan bermasyarakat membuat hukum kerap kehilangan nilainya dn berjalan ke arah bertentangan dengan pancasila contohnya ke arah liberal. Tantangan dan lunturnya nilai pancasila dalam hukum membuat masyarakat dan para penegak hukum harus melakukan upaya diantaranya menjaga otoritas pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.
Copyright (c) 2025 Muhammad Akmal Naufal Syahidan, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Gaya Kepemimpinan Populis Dedi Mulyadi sebagai Wujud Praktik Pancasila Kontemporer
Di tengah krisis kepercayaan pada institusi politik formal dan maraknya populisme digital, gaya kepemimpinan populis menjadi alternatif yang menarik perhatian publik. Artikel ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai sebuah wujud praktik Pancasila di era kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengolah data primer dari konten kanal YouTube "KANG DEDI MULYADI CHANNEL" dan data sekunder berupa studi literatur serta data survei. Temuan utama menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi secara efektif mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui narasi dan aksi populis yang menyentuh langsung masyarakat marjinal. Gaya kepemimpinannya yang membumi, komunikatif, dan memanfaatkan media digital terbukti menjadi model yang efektif dalam membumikan Pancasila. Namun, model ini berisiko menciptakan kultus individu yang berpotensi mengesampingkan peran institusi demokrasi formal.
Copyright (c) 2025 Ken Ken Kusumah Ramadhan, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kekerasan sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan
Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dengan membandingkan pengaturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perempuan dalam mengajukan perceraian karena kekerasan serta efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah studi pustaka berupa analisis literatur dari berbagai sumber terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun undang-undang nasional mengakui kekerasan sebagai alasan sah perceraian, tetapi kendala pembuktian, tekanan sosial, dan proses hukum yang kompleks masih menghambat perlindungan efektif bagi korban. Kesimpulannya, sinergi antara hukum Islam dan undang-undang perlindungan perempuan perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan korban kekerasan.
Copyright (c) 2025 Endang Isnawati, Herlinda Herlinda, Josua Armando Tamba, Rachel Rosalina Sirait, Syuratty Astuti Rahayu Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perzinahan sebagai Alasan Perceraian dalam Perkawinan Sah: Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perzinahan sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun perkawinan adalah ikatan suci yang diatur oleh agama dan hukum negara, perzinahan sering menjadi alasan utama perceraian. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam hukum perdata, perzinahan menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai. Untuk memeriksa norma hukum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun masing-masing sistem hukum memandang perzinahan sebagai pelanggaran berat, orientasi mereka berbeda. Sementara hukum perdata Indonesia menekankan pembuktian yuridis formal di pengadilan, hukum Islam menekankan aspek moral dan keagamaan (dosa besar). Perbedaan ini menyebabkan masalah rumit dalam pembuktian di lapangan. Sulit memenuhi persyaratan hukum formal sering menghambat penerimaan gugatan cerai meskipun secara sosial sudah jelas.
Copyright (c) 2025 Desinta Desinta, Ari Yohannes Manik, Cindy Nurhasanah, Rhyfka Arlina Bago, Yohana Sinurat, Syuratty Astuti Rahayu Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam pada Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan
Tujuan hampir semua orang menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memiliki anak. Namun, konflik keluarga dapat muncul ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Perkembangan teknologi telah memberikan harapan baru, salah satunya melalui teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan menggabungkan sel telur dan sperma tanpa senggama. Menurut klasifikasi, ada tiga cara inseminasi buatan: yang pertama menggunakan benih sperma dan ovum suami dengan rahim isteri; yang kedua menggunakan rahim ibu pengganti untuk menggunakan benih dan ovum isteri; dan yang terakhir menggunakan benih dan ovum dari pihak ketiga atau donor. Anak-anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang berasal dari donor menghadapi banyak masalah, seperti status nasab mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak waris mereka. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan donor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Berdasarkan kajian, inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima karena melibatkan pihak lain yang bukan pasangan suami istri secara syar’i. Dalam hukum Islam, praktik ini menyerupai zina karena adanya campur tangan biologis pihak ketiga. Oleh sebab itu, anak hasil inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hak waris berlandaskan hubungan nasab yang sah. Dalam konteks hukum waris Islam, anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hubungan nasab yang tidak sah.
Copyright (c) 2025 Adetiyo Warman, Friska Rehulina Br Ginting, Rachel Meilisa Pakpahan, Sarah Theresia Zega, Syuratty Astuti Rahayu Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam
Tinjauan pustaka ini secara mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam konteks Hukum Islam di Indonesia. Isu ini sangat penting mengingat implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak janda atas setengah bagian harta syirkah (persekutuan), sering kali menyisakan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis literatur hukum, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi konsep harta bersama yang progresif, mengakui kontribusi non-ekonomis istri setara dengan kontribusi finansial suami, sejalan dengan prinsip moral justice dan social justice dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, termasuk tantangan dalam pembuktian harta, upaya penyembunyian aset oleh suami, minimnya kesadaran hukum perempuan, dan proses peradilan yang mahal dan berlarut. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan strategi ganda: penguatan regulasi untuk mengakui kontribusi non-materil secara eksplisit, peningkatan kapasitas hakim dengan perspektif keadilan gender, dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan mekanisme eksekusi putusan, serta perluasan akses bantuan hukum, sangat vital demi menjamin hak perempuan terpenuhi sepenuhnya setelah perceraian.
Copyright (c) 2025 Susi Krisdayanti Marbun, Thessa D Triputri Manurung, Dinda Nasution, Alvin Putra Hariando Manik, Syuratty Astuti Rahayu Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap bunga bank konvensional dan menawarkan sistem perbankan syariah sebagai solusi. Sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan seperti menerima simpanan, meminjamkan uang, dan transfer dana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ekonomi umat Islam. Namun, dalam perkembangannya, sistem perbankan konvensional yang beroperasi menggunakan sistem bunga (interest) menimbulkan kontroversi di kalangan ulama Muslim karena dianggap sebagai praktik riba. Dalam pandangan hukum Islam, riba yang secara bahasa berarti tambahan (ziyadah) dan secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil diharamkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak ulama. Bunga bank konvensional, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman, dipandang memiliki unsur penambahan atas pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan pokok dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan sosial, sehingga banyak cendekiawan menyamakannya dengan riba yang dilarang. Sebagai alternatif, sistem perbankan syariah menawarkan solusi dengan beroperasi di bawah prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), yang mencakup akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal). Prinsip-prinsip syariah ini, termasuk skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari riba, serta memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ekonomi umat. Dengan demikian, perbankan syariah menjadi pilihan yang relevan bagi umat Islam untuk bermuamalah secara ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama.
Copyright (c) 2025 Muhammad Izhar Tumanggor, Otista C A Sembiring, Rendi Jonatan Lumbangaol, Suci Rohani Panjaitan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0