Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk)

Abstract

Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang meresahkan masyarakat, terutama pencurian sepeda motor yang dilakukan secara terencana dan berkelompok dengan alat khusus seperti kunci letter T. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk: terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri sepeda motor bersama rekan yang berstatus DPO, tetapi hanya satu peristiwa terakhir yang menjadi dasar pemidanaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan tersebut dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Narasumber adalah dua Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan dan doktrin: unsur pencurian dengan pemberatan terbukti, terdakwa mampu bertanggung jawab, bertindak dengan sengaja sebagai maksud, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Pidana penjara 2 (dua) tahun memenuhi keadilan formal karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan pasal yang didakwakan. Dari sisi keadilan substantif, putusan masih dapat diperkuat karena pengulangan perbuatan dan dampak sosialnya belum diuraikan tegas dalam pertimbangan hukum. Saran penelitian ini adalah agar hakim pada perkara sejenis menguraikan pengulangan perbuatan, pola pencurian kendaraan bermotor, dan dampak sosialnya, serta menghubungkan jenis dan lamanya pidana dengan frekuensi tindak pidana, tingkat kesengajaan, dan tujuan pembinaan.