Kedudukan Tanah Petuanan dalam Sengketa Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Tanimbar

Abstract

Tanah petuanan merupakan bentuk penguasaan tanah adat yang lahir dari hubungan genealogis, komunal, dan historis masyarakat hukum adat. Sengketa Tanah Tiakur di Moa Barat memperlihatkan persoalan pembuktian hak yang bersumber dari pewarisan adat serta ketegangan antara bukti adat dan persyaratan formal gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tanah petuanan, penilaian bukti genealogis, dan akibat cacat formal gugatan dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/PDT/2018/PT AMB, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Metode ini dipilih untuk menilai hubungan antara hukum adat, pembuktian, dan hukum acara perdata melalui pertimbangan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pertama, sebagian bukti sejarah dan keterangan saksi yang terverifikasi digunakan untuk mengakui hak Penggugat dan Tergugat I atas objek sengketa seluas 350 hektare. Namun, putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding karena gugatan dinilai kurang pihak dan kabur; permohonan kasasi kemudian ditolak. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak atas tanah petuanan membutuhkan bukti adat yang dapat diuji sekaligus uraian silsilah dan pihak berkepentingan yang lengkap. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji dokumentasi silsilah, kewenangan adat, dan pemetaan batas tanah secara empiris.