Kedudukan Hak Atas Tanah Adat dalam Sengketa Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara: Analisis Putusan Nomor 10/G/2022/PTUN.PLK

Abstract

Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah adat menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan antara hak masyarakat berdasarkan sejarah penguasaan tanah dengan administrasi pertanahan yang berlaku secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak atas tanah adat dalam sengketa pertanahan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 10/G/2022/PTUN.PLK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim serta alat bukti yang berkaitan dengan alas hak tanah para pihak. Dalam perkara tersebut, para penggugat mendasarkan penguasaan tanah antara lain pada Verklaring Nomor 23 Tahun 1960 atas nama Goening Sius, sedangkan pihak tergugat intervensi memiliki Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Putusan menunjukkan bahwa persoalan kedudukan hukum para penggugat menjadi pertimbangan penting dalam pemeriksaan perkara. Majelis hakim menerima eksepsi mengenai kepentingan atau legal standing para penggugat sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima tanpa memasuki pokok sengketa. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan pentingnya pembuktian dan kedudukan hukum pemegang alas hak dalam sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah yang diklaim sebagai tanah adat.