Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Secara Lisan dan Akibatnya Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian lisan pinjam pakai tanah serta implikasinya terhadap penguasaan tanah secara melawan hukum melalui studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan didukung teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan dari segi pembuktian apabila terjadi sengketa dan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan dan menguasai tanah secara sementara. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menentukan adanya penguasaan tanah secara melawan hukum bukan berdasarkan lamanya penguasaan fisik atas tanah, melainkan berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1011 yang dimiliki para penggugat. Sementara itu, para tergugat tidak mampu membuktikan dalil jual beli tanah dengan akta autentik. Oleh karena itu, penguasaan tanah oleh para tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan yang bersifat deklaratif dan kondemnator tersebut memulihkan hak para penggugat serta memerintahkan pengembalian keadaan seperti semula (restitutio in integrum). Penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dan bukti kepemilikan yang sah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah.