Pertimbangan Hakim dalam Pidana Maksimum pada Penipuan Berkedok Asmara Daring Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt

Abstract

Penipuan dengan kedok asmara daring (romance scam) semakin marak terjadi hingga menimbulkan kerugian materiil sekaligus tekanan psikologis bagi korban, di sisi lain Pasal 378 KUHP hanya mengancam pidana empat tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Gdt menjatuhkan pidana maksimum pada perkara ini dengan kerugian yang dialami korban mencapai Rp450.000.000. Penelitian ini dilakukan karena penilaian dan penalaran hakim dibalik penjatuhan pidana maksimum belum banyak dikaji, termasuk kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan menilai kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari putusan, peraturan, literatur, serta wawancara dengan hakim, jaksa, dan dosen hukum pidana. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis terhadap putusan dan peraturan perundang-undangan dengan informasi empiris yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tersusun berlapis atas aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan aspek sosiologis sebagai pendorong utama penjatuhan pidana maksimum pada perkara ini. Majelis hakim tidak menuntaskan fakta mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, mencatat keadaan meringankan sebagai tidak ada, serta menilai ketepatan pemilihan Pasal 378 KUHP. Putusan secara tekstual menganut teori gabungan, tetapi secara substansi mengarah pada retributif karena amar tidak memuat pemulihan bagi korban. Disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersusun secara yuridis, tetapi tujuan pemidanaan belum terpenuhi utuh, terutama pada penyelesaian konflik dan pemulihan korban. Disarankan agar hakim menguraikan pertimbangan secara lebih eksplisit dan restitusi diintegrasikan dalam pemidanaan. Penelitian lanjutan perlu membandingkan beberapa putusan penipuan berkedok asmara daring yang dijatuhkan setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026 guna menguji apakah tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 tercermin dalam amar, serta menelaah sejauh mana restitusi dan penggabungan gugatan ganti kerugian memulihkan keadaan korban, termasuk melalui wawancara dengan korban.