Kajian Hukum terhadap Penerapan Klausul Force Majeure Akibat Banjir dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Plasma Sawit di Kabupaten Mesuji (Studi pada CV Holdy Pakpahan)

Abstract

Banjir yang terjadi secara berulang pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji menghambat pengelolaan dan pemeliharaan tanaman dalam perjanjian kerja sama kemitraan plasma sawit antara CV Holdy Pakpahan dan petani plasma. Permasalahan ini perlu dikaji karena perjanjian belum mengatur secara khusus klausul force majeure akibat banjir sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan force majeure akibat banjir serta upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Metode ini dipilih untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai keadaan memaksa dan pelaksanaannya dalam hubungan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir dapat menjadi dasar penerapan force majeure apabila memenuhi unsur keadaan memaksa, tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang bersangkutan, serta secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban tertentu. Namun, banjir tidak secara otomatis memenuhi unsur force majeure karena para pihak telah mengetahui adanya risiko banjir sejak awal. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan mengutamakan iktikad baik dan keberlanjutan kerja sama, termasuk upaya perbaikan kanal dan pemeliharaan tanaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian tersebut perlu diperkuat melalui kesepakatan tertulis yang mengatur pembagian tanggung jawab, langkah pemulihan, dan mekanisme penanganan banjir berulang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan klausul force majeure pada berbagai bentuk perjanjian kemitraan perkebunan sebagai bahan perbandingan.