Peran SAKILA (Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung) dalam Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Lampung

Abstract

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Lampung menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumentasi, luasnya persebaran potensi KIK, serta kebutuhan koordinasi dalam proses inventarisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan efektivitas Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA) dalam mendukung inventarisasi dan perlindungan hukum KIK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus pelaksanaannya dalam praktik melalui data kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKILA membantu mempermudah penginputan data, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung pengelolaan dan pemeriksaan informasi KIK, khususnya bagi daerah yang jauh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Pelaksanaannya didukung oleh dasar hukum, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan internal pengelola, dan peran dinas kebudayaan kabupaten/kota. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa gangguan aplikasi dan kebutuhan pemeliharaan sistem secara berkala. Penelitian menyimpulkan bahwa SAKILA berperan sebagai sarana pendukung inventarisasi dan dokumentasi KIK, tetapi pencatatan digital tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh bentuk perlindungan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pengalaman pengguna, kualitas verifikasi data, dan keberlanjutan integrasi sistem informasi dalam mendukung perlindungan KIK.