Upaya Hukum dalam Penyimpanan Dokumen Jangka Panjang Akta pada Akta Digital Notary

Authors

  • Faizma Zia Illaya Universitas Lampung, Indonesia
  • Dewi Septiana Universitas Lampung, Indonesia
  • Nenny Dwi Ariani Universitas Lampung, Indonesia
  • Mohammad Wendy Trijaya Universitas Lampung, Indonesia
  • Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Universitas Lampung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jetish.v6i1.9389

Keywords:

akta digital notaris, upaya hukum, penyimpanan jangka Panjang, protokol notaris, cyber notary

Abstract

Penyimpanan protokol notaris bersifat berkelanjutan lintas generasi pemegang jabatan, sedangkan media digital memiliki umur teknis yang terbatas. Kesenjangan tersebut melahirkan risiko yuridis berupa ketidakpastian kedudukan akta elektronik, hilangnya keautentikan dan integritas dokumen, ketidaktersediaan dokumen, serta pelanggaran kerahasiaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menekan risiko tersebut dalam penyimpanan jangka panjang akta digital notary. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan wawancara sebagai data pendukung, serta analisis kualitatif berlandaskan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pembuktian. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya hukum bersifat berlapis. Upaya preventif meliputi penegasan kedudukan jenis dokumen, verifikasi alih media, enkripsi, pengendalian akses, pencadangan multilokasi, preservasi tanda tangan elektronik, prosedur operasional baku, serah terima protokol, deteksi dini, dan kesiapsiagaan insiden. Upaya represif meliputi pengamanan bukti elektronik, pelaporan kegagalan pelindungan data dalam 3 x 24 jam, pemulihan dokumen, serta penegakan pertanggungjawaban administratif dan perdata. Keduanya perlu ditopang pembaruan regulasi, pembagian tanggung jawab, dan pengawasan kelembagaan. Selama belum ada pengaturan tegas, digitalisasi diposisikan sebagai sarana pendukung, bukan pengganti minuta akta asli.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan hukum pembuatan akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Journal on Education, 5(2).

Adjie, H. (2008). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggriani, S., Firdaus, R. S., & Suherlan, W. A. S. (2023). Analisis penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Notaire, 6(3).

Boentoro, R., & Hartanto, S. (2025). Penerapan cyber notary dalam penyimpanan minuta akta notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Notary Journal, 5(1).

Borman, M. S. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1).

Budhijanto, D. (2023). Hukum pelindungan data pribadi di Indonesia: Cyberlaw & cybersecurity. Bandung: Refika Aditama.

Ghazala, M., & Erni, D. (2022). Urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(3).

Hasan, N., Nawi, S., Khalid, H., & Abbas, I. (2026). The essence of a notary’s responsibility in the preparation of cyber-notary–based authentic deeds. Journal of Cultural Analysis and Social Change, 11(1).

Herliyani, E., Sutrisno, E., & Astawa, I. G. P. (2025). Digitalization of notary services towards legal certainty for the parties in making deeds. Veredas do Direito, 22(6).

Iriantoro, A., & Hardiansyah, B. S. (2024). Electronic storage of notary protocols based on a cloud computing system in the cyber notary concept. Jurnal Hukum Prasada, 11(2).

Jagadhita, I. D. M. A., & Bagiastra, I. N. (2025). Urgensi regulasi penyimpanan protokol notaris pasca 25 tahun dalam rangka reformasi hukum kenotariatan di Indonesia. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(2).

Kartika, & Herman. (2026). Legal accountability for the misuse of post-death notarial deeds in the digital notarial administration system. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(3).

Maharani, Y. Z. Z., Khoidin, & Tektona, R. I. (2024). Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2(1).

Makarim, E. (2013). Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ma’ruf, M. A., & Handoko, W. (2024). Tanggung jawab notaris terhadap peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Notarius, 16(3).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2020). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Cet. ke-2). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Najib, A. (2023). Perlindungan hukum keamanan data cyber notary berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Acta Diurnal, 7(1).

Ngadino. (2021). Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan elektronik protokol notaris. Jurnal Pembaruan Hukum, 8(1).

Nurita. (2012). Cyber notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran. Bandung: Refika Aditama.

Paramita, S. (2023). Legalization of cyber notary-based notary deeds as authentic deeds. Authentica, 6(1).

Rizkianto, K., Rahayu, K., & Mukhidin. (2022). Cyber notary: Kepastian hukum penyimpanan dokumen notaris. Diktum, 10(2).

Rosadi, S. D. (2023). Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Solehudin, D., & Djajaputra, G. (2023). Penyimpanan protokol notaris pada cloud storage dalam konsep cyber notary. Jurnal Sosial dan Teknologi, 3(1).

Sona, M. N. (2023). Penerapan cyber notary di Indonesia dan kedudukan hukum akta notaris yang berbasis cyber notary. Officium Notarium, 2(3).

Sunggono, B. (2021). Metodologi penelitian hukum (Cet. ke-14). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sya’roni, M. (2021). Transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Semarang: UNDIP Press.

Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(1).

Downloads

Published

2026-11-21

Issue

Section

Articles

Citation Check