Strategi Transformasi Keamanan Maritim Nasional Menuju Sistem Keamanan Maritim yang Terintegrasi dan Adaptif
DOI:
https://doi.org/10.57235/jetish.v6i1.9393Keywords:
Keamanan Maritim, Transformasi Strategis, Maritime Domain Awareness, Integrasi Kelembagaan, Tata Kelola MaritimAbstract
Keamanan maritim Indonesia menghadapi permasalahan berupa fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan pertukaran informasi, belum optimalnya integrasi teknologi pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena karakter ancaman maritim berkembang secara multidimensional, mencakup ancaman konvensional, kejahatan lintas negara, aktivitas ilegal, ancaman siber, dan gangguan terhadap kepentingan ekonomi serta keamanan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian terdahulu dan merumuskan arah strategi transformasi keamanan maritim nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur keamanan secara adaptif. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta temuan utama dari penelitian terdahulu. Dari 126 artikel yang teridentifikasi, setelah proses deduplikasi, screening, dan penilaian kelayakan full text, diperoleh 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil sintesis menunjukkan lima dimensi utama transformasi, yaitu integrasi kebijakan, Maritime Domain Awareness (MDA), integrasi teknologi pengawasan, penguatan kelembagaan, dan tata kelola keamanan maritim. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi keamanan maritim tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral, tetapi memerlukan integrasi kebijakan, kelembagaan, informasi, teknologi, dan koordinasi dalam suatu ekosistem keamanan nasional yang kolaboratif dan adaptif. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengembangkan model strategi transformasi dan menguji prioritas kebijakan melalui metode AHP, SWOT, atau multi-criteria decision analysis.
Downloads
References
Afriansyah, A., Imanuel, C., & Darmawan, A. R. (2024). Nurturing hero or villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard. Politics and Governance, 12. https://doi.org/10.17645/pag.7806
Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2018). Building maritime domain awareness as an essential element of the Global Maritime Fulcrum: Challenges and prospects for Indonesia’s maritime security. Jurnal Hubungan Internasional, 6(1), 113–123. https://doi.org/10.18196/hi.61109
Ardi. (2023). Implementation of Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) technology for the Indonesian Navy in increasing the security of the jurisdictional marine area. International Journal of Social and Management Studies, 4(5).
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional.
International Maritime Organization. (n.d.). Maritime domain awareness. https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/maritime-domain-awareness.aspx
Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 111–129. https://doi.org/10.22146/jsp.10970
Pemerintah Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021–2025.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022c). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
Sondakh, J. D. N., Ekowanti, M. L., Wahyuni, S., & Sulistiyanto. (2025). Strengthening maritime security governance in Indonesia: A policy transformation of Bakamla toward a sea and coast guard model. Social Science and Humanities Journal, 9(11), 9469–9475. https://doi.org/10.18535/sshj.v9i11.2112
United Nations. (2025). World ocean assessment: Global overview of ocean governance. https://woa.un.org/third-world-ocean-assessment/section-3-global-overview-ocean-governance
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Tri Hadinata, Zubaidi Budi Hartanto, Raka Dwi Audrus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors are copyright holders and maintain author rights in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) or comparable license. While holding these rights, authors grant the JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health (publisher of JETISH) a non-exclusive right to the first publication of their articles, including abstracts. This enables us to ensure full copyright protection and to disseminate the article to the widest possible readership in electronic format. Authors are themselves responsible for obtaining permission to reproduce copyright material from other sources.










