Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah Antara Badan Gizi Nasional Dengan Yayasan Genta Generasi Emas
DOI:
https://doi.org/10.57235/jetish.v6i1.9395Keywords:
Perjanjian Kerja Sama, Bantuan Pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, Syarat Sah PerjanjianAbstract
Program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintah dengan menggandeng yayasan sebagai mitra pelaksana melalui perjanjian kerja sama bantuan pemerintah. Penelitian ini mengkaji syarat dan ketentuan, pelaksanaan, serta hambatan dalam Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026 antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Genta Generasi Emas. Penelitian hukum normatif-terapan yang bersifat deskriptif ini memakai pendekatan nonjudicial case study yang dilengkapi pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, ditambah wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Lampung dan Ketua Yayasan sebagai data pendukung, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian memenuhi empat syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi bercorak baku dan kurang seimbang karena sanksi dan pembatalan sepihak hanya tertuju pada yayasan, sedangkan akibat hukum keterlambatan pengisian dana tidak diatur. Pelaksanaan perjanjian pada umumnya sesuai dengan ketentuan, kecuali ketidakselarasan komponen insentif fasilitas setelah perubahan kebijakan. Hambatan internal meliputi modal kerja, standar fasilitas dan sertifikasi, mutu pengolahan, serta pendataan, sedangkan hambatan eksternal meliputi keterlambatan dana, perubahan kebijakan, fluktuasi pasokan, dan penerimaan sosial. Penguatan perjanjian melalui adendum direkomendasikan untuk menjaga kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban.
Downloads
References
Akay, B. T. (2019). Sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 7(3).
Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka hukum bisnis. Bandung: Alumni.
Budiono, H. (2020). Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Budiono, H. (2022). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Budiono, H. (2023). Ajaran umum hukum perjanjian dan pelaksanaannya di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Depok: Prenadamedia Group.
Harahap, Y. (2023). Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: Alumni.
Hernoko, A. Y. (2023). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Prenada Media.
Khairandy, R. (2023). Hukum kontrak Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kupastuntas.co. (2026). MBG di Garuntang dikeluhkan basi dan terlambat, distribusi sempat berjalan tanpa SLHS.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Glenview: Scott, Foresman and Company.
Miru, A., & Pati, S. (2023). Hukum perikatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muljadi, K., & Widjaja, G. (2021). Perikatan yang lahir dari perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
Patrik, P. (1994). Dasar-dasar hukum perikatan. Bandung: Mandar Maju.
Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis antara Yayasan Genta Generasi Emas dengan Badan Gizi Nasional Nomor 04/PKS/YGGE/PKS/V/2026.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Rahmatullah, I. (2022). Sebab yang halal dalam perjanjian. Jurnal Hukum Privat, 12(4).
Rahmawati Sururama, & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan Indonesia. Jatinangor: IPDN.
Ramadhan, R. A., Yuswanto, Putri AT, M. E., Nurmayani, & Yudhi, R. (2026). Efektivitas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dalam menjamin kualitas nutrisi di Kabupaten Pringsewu. Jurnal Media Akademik, 4(7).
Salim HS. (2019). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1).
Subekti. (2019). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Subekti. (2023). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syaifuddin, M. (2023). Hukum kontrak. Bandung: Mandar Maju.
Syahrani, R. (2023). Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata. Bandung: Alumni.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan makanan bergizi gratis: Tinjauan ekonomi politik dalam kesejahteraan dan ketahanan pangan. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(1).
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Arilirandho Saputra, Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, Siti Nurhasanah, Dora Mustika

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors are copyright holders and maintain author rights in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) or comparable license. While holding these rights, authors grant the JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health (publisher of JETISH) a non-exclusive right to the first publication of their articles, including abstracts. This enables us to ensure full copyright protection and to disseminate the article to the widest possible readership in electronic format. Authors are themselves responsible for obtaining permission to reproduce copyright material from other sources.










