Journal title JLC: Justice Legislation and Crime Journal Initials JLC Grade - Frequency Dua issue per tahun (Juni dan Desember) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 3090-756X Online ISSN 3090-7551 Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing - JLC: Justice Legislation and Crime Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-756X (Cetak - Print) dan 3090-7551 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLC: Justice Legislation and Crime Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JLC: Justice Legislation and Crime Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLC: Justice Legislation and Crime Journal Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLC: Justice Legislation and Crime Journal a Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Tantangan dan Keuntungan Untuk Nilai Nilai Pancasila pada Era Globalisasi
Artikel ini mengkaji tantangan sekaligus keuntungan dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan berupa lunturnya identitas nasional, meningkatnya individualisme, konsumtivisme, materialisme, serta masuknya ideologi asing yang sering kali bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat persatuan, gotong royong, serta jati diri bangsa yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, globalisasi juga memberikan peluang besar bagi revitalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan media penyebaran nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur untuk menelaah dinamika penerapan nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis referensi berupa artikel, jurnal, dan sumber media massa yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif tentang peran Pancasila dalam menghadapi tantangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan relevansi Pancasila sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran interaktif, media musyawarah tanpa batas ruang dan waktu, serta instrumen diplomasi budaya di tingkat global terbukti dapat memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya dipandang sebagai ancaman, melainkan juga peluang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan modern, sehingga Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral, politik, dan sosial dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia.
Copyright (c) 2025 Muhammad Azmi Marifatullah, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi telah menimbulkan pergeseran nilai di masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung terjebak pada sikap materialistis, hedonis, dan individualis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan masih relevan dalam memperkuat identitas bangsa, menjaga kerukunan, serta membangun karakter masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa degradasi moral dan rendahnya penghayatan nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional di era globalisasi.
Copyright (c) 2025 Muhammad Hasyfidzal Makinun Amin, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Negara Demokrasi Lainnya
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan instrumen fundamental yang telah mengalami empat kali amandemen pascareformasi. Perubahan tersebut memperkuat prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan membandingkan konstitusi Indonesia dengan konstitusi di negara demokrasi lain, yakni Amerika Serikat, India, dan Jerman, dengan fokus pada sifat, mekanisme amandemen, serta perlindungan hak konstitusional. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur komparatif melalui analisis sumber hukum primer dan jurnal akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia cenderung fleksibel dengan mekanisme amandemen yang memungkinkan perubahan besar, sedangkan konstitusi Amerika Serikat bersifat rigid, India semi-rigid, dan Jerman menekankan perlindungan hak asasi manusia melalui eternity clause. Perbandingan ini memberikan perspektif penting bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum.
Copyright (c) 2025 Naufal Alden Alfayed, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Konsep Manusia Seutuhnya dalam Filsafat Pancasila: Implikasi terhadap Teori Pendidikan Indonesia
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan dikotomi antara pengembangan intelektual dan spiritual yang mengakibatkan fragmentasi kepribadian peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep "manusia seutuhnya" dalam filsafat Pancasila dan implikasinya terhadap teori pendidikan Indonesia. Lokasi penelitian berupa studi kepustakaan nasional dan internasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang filsafat Pancasila dan teori pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan konsep manusia seutuhnya meliputi integrasi dimensi jasmani-rohani, individual-sosial, dan duniawi-ukhrawi. Implikasinya adalah perlunya reformulasi teori pendidikan Indonesia yang holistik-integratif untuk mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual secara seimbang. Simpulan penelitian menawarkan kerangka teoretis pendidikan berbasis manusia seutuhnya untuk menciptakan generasi Indonesia yang utuh dan bermartabat.
Copyright (c) 2025 Naufal Zain Permana, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pelemahan Civic Culture sebagai Faktor Resesi Demokrasi Indonesia: Analisis Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik
Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mengarah pada gejala resesi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelemahan Civic Culture (budaya kewarganegaraan) sebagai faktor prediktif utama dari kemunduran ini, dengan fokus pada dua indikator sentral: kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perubahan pola partisipasi politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari lembaga survei kredibel serta laporan riset akademik, penelitian ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik secara gradual dalam satu dekade terakhir, yang diperparah oleh polarisasi politik dan penyebaran disinformasi. Di sisi lain, partisipasi politik konvensional yang berbasis pada keterlibatan diskursif di ruang publik mulai tergantikan oleh mobilisasi digital yang rentan terhadap sentimen primordial dan populisme. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelemahan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepercayaan interpersonal, toleransi, dan komitmen terhadap proses demokrasi secara langsung berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pelemahan Civic Culture ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk delegitimasi institusi demokrasi, penguatan politik identitas, dan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil yang kritis. Oleh karena itu, revitalisasi Civic Culture menjadi prasyarat krusial untuk membendung laju resesi demokrasi dan mengkonsolidasikan kembali fondasi demokrasi Indonesia.
Copyright (c) 2025 Nirmala Cahya Kusuma, T Heru Nurgiansah https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 86/PID.B/2022/PN.Gns)
Faktor-faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, maka penulis menganalisis bahwa dalam kejahatan pembunuhan berencana ini lebih cenderung mengarah kepada faktor sakit hati, faktor lingkungan dan dendam, yang membuat pelaku beritikad tidak baik dan melanggar hukum, jadi faktor yang lebih dominan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor sakit hati.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaka tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 86/Pid.B/2022/PN.Gns adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan semua alat bukti yang diajukan di persidangan, mempertimbangkan dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan in mengacu pada teori keseimbangan, utusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang berkaitan dengan perkara dan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dicari peraturan perundang- undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
Copyright (c) 2025 I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Achmad Putra Syeban https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Upaya Kepala Dusun Dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepala dusun dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat pada kematian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan aktif dalam pencegahan KDRT melalui mediasi konflik keluarga, penyuluhan hukum, pembinaan sosial, dan koordinasi dengan kepolisian serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan menekankan bahwa kedekatan sosial kepala dusun dengan warga menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi potensi kekerasan secara dini, meskipun masih ditemui kendala berupa budaya menutup aib keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran kepala dusun cukup efektif dalam menekan risiko KDRT yang berujung pada kematian, namun perlu penguatan kapasitas, dukungan kebijakan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Rendy Ariansyah, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak di Indonesia. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak wajib pajak sejak proses pemeriksaan berlangsung, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah timbulnya sengketa atau tindakan yang merugikan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi sudah mengatur hak wajib pajak secara cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak, efektivitas pengawasan internal, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola pemeriksaan berbasis manajemen risiko, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, penguatan penyelesaian sengketa non-litigasi, serta konsistensi pelaksanaan putusan peradilan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak wajib pajak. Perlindungan hukum yang efektif berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, mendorong kepatuhan sukarela, serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara.
Copyright (c) 2025 Ratu Zahra Gustiara, Kayla Primananda, Ovia Rahmawati, Adinda Septiani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penguatan Tata Kelola Administrasi Perpajakan Melalui Coretax
Penelitian ini membahas penguatan tata kelola administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan bisnis dalam satu platform ringkas, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengumpulan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konsep dan analitis untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax meningkatkan efektivitas administrasi, integritas data, serta kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan efisiensi layanan melalui proses digitalisasi, otomatisasi validasi data, dan pengurangan interaksi manual yang selama ini menjadi sumber kesalahan administratif. Integrasi data real-time memperkuat akurasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Namun penerapan Coretax menghadapi sejumlah tantangan internal, antara lain keterbatasan kompetensi pegawai digital, resistensi terhadap perubahan, kesiapan perangkat keras, kendala konektivitas, serta kompleksitas migrasi data dari sistem lama. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses kerja dan memerlukan perubahan strategi manajemen yang efektif. Di sisi lain, implementasi Coretax terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh tingginya akurasi waktu pelaporan dan berkurangnya kesalahan input. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif dari KPP turut berperan dalam memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai sistem ini. Secara keseluruhan, Coretax memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modernisasi perpajakan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.
Copyright (c) 2025 Afirah Shaffa Fakhirah Lubis, Syifa Maulidina, Riyuna Yusup, Kirana Aulia Rahmadilla https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Makna dan Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Bangsa Indonesia
Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman berbangsa yang memiliki peran sentral dalam membentuk arah penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai fondasi filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai universal yang menjadi landasan moral sekaligus identitas nasional. Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan norma bangsa penting dipahami karena menunjukkan bagaimana nilai dasar tersebut bekerja dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi tercermin dalam perilaku sosial, budaya, maupun kebijakan publik. Proses integrasinya terjadi melalui internalisasi dalam keluarga, pendidikan, kebudayaan, serta regulasi formal yang membentuk norma bangsa. Norma tersebut berkembang dari tradisi, adat, agama, dan pengalaman historis masyarakat yang kemudian diperkokoh oleh nilai Pancasila. Dengan demikian, norma tidak hanya menjadi aturan sosial, tetapi juga kekuatan moral yang menjaga harmoni masyarakat majemuk. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi konsisten terhadap nilai Pancasila memperkokoh karakter bangsa dan menjaga keberlanjutan identitas nasional di tengah dinamika zaman.
Copyright (c) 2025 Bayu Satria Mukti, Zainudin Hasan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0