Peredaran Kosmetik Palsu dan Upaya Pengendaliannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Authors

  • Rama Pria Mahagung Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Siti Hamimah Universitas Singaperbangsa Karawang

Keywords:

Kosmetik, Berbahaya, Wanita

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang senantiasa menyukai keindahan, terutama bagi para wanita dimana memiliki kecenderungan ingin terlihat cantik merupakan suatu hal yang wajar. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif yang dimana permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum. Tujuan dari pada penulisan ini Ingin mengetahui apa sajakah yang dapat dikenakan kepada para pelaku pembuat dan pengedar kosmetik di kota Bandung berdasarkan Putusan PN Bandung 1176/PID.SUS/2021 PN BDG. Kemudian, hasil peredaran kosmetik palsu yang jelas-jelas membahayakan kesehatan, maka pemerintah terpaksa mengatur pelarangan kosmetik palsu. Pembatasan hukum yang ada telah dilanggar oleh pendistribusian produk-produk ini.

References

Indra, Ilyas. "Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan yang Tidak Didaftarkan menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)". Vol 3, No. 1 (2016).

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes Per VIl 7010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.

Prodjodikoro, Wirjono 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: penerbit Refika Aditama.

Sayoga. 2019. Bahaya Alergi Obat dan Penyakit Akibat Alergi, Jakarta Timur:Bianglala Kreasi Media.

Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997. Penuntut Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta: UI Press,

Tranggono. 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Downloads

Published

2023-10-11

Issue

Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023

Section

Articles

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.