Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dikeluarkan dari Sekolah Karena Telah Melangsungkan Perkawinan

Abstract

Anak merupakan subjek hukum dimana perlindungan hak-hak konstitusionalnya harus dapat dijamin dengan baik. Hampir seluruh komponen masyarakat telah menyadari bagaimana pentingnya menjaga pergaulan anak karena pertahanan diri anak yang masih terbatas dan belum sempurna. Masa anak-anak memiliki peran yang strategis dan memiliki sifat khusus, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam segi fisik, mental, dan sosial. Namun akan tetapi, dalam realitanya di Indonesia masih terjadi beberapa pelanggaran sehingga penjaminan perlindungan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang memuat dua rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh siswi di bawah umur yang telah dikeluarkan dari sekolah karena telah menikah ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kedua, bagaimana seharusnya pihak sekolah bertindak dalam memberikan sanksi kepada siswi tersebut apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian dalam penulisan ini ialah, pertama APM merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, karena sanksi yang diberikan tersebut dirasa tidak tepat karena sanski tersebut merupakan keputusan yang tidak memberikan keadilan dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan Sudirman. Kedua, Seharusnya pihak sekolah dalam memberikan sanksi kepada APM harus benar-benar didasari rasa adil dan efektif serta diutamakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka tindakan pemberian sanksi tersebut sudah sepantasnya dilakukan secara bijaksana dan tidak mengabaikan hak yang dimiliki APM.