Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia

Authors

  • Christopher Howard Wonohadidjojo Tarumanagara University, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1788

Keywords:

Sengketa, Asuransi, Alternatif Penyelesaian

Abstract

Usaha untuk menangani isu-isu melalui pengajuan pengaduan oleh konsumen kepada penyedia layanan jasa keuangan tidak selalu menghasilkan solusi, dan ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Penyelesaian atas perselisihan ini dapat diupayakan baik melalui prosedur pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) didirikan dengan tujuan memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar ranah pengadilan dengan pendekatan yang independen, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kegiatan operasional LAPS SJK diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 mengenai LAPS SJK, yang membentuk sebuah pusat untuk alternatif penyelesaian perselisihan. Terdapat juga sengketa asuransi yang melibatkan sejumlah besar konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri, PT AIA Financial, dan PT Prudential Life, yang menghadapi kendala dalam upaya penyelesaiannya. Salah satu hambatan utamanya adalah pandangan bahwa LAPS SJK tidak mampu mengatasi perselisihan dengan skala yang besar, sehingga diperlukan penyelesaian kasus per kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui LAPS SJK, terutama melalui metode arbitrase, dan bagaimana perselisihan asuransi yang melibatkan banyak konsumen dan perusahaan asuransi dapat diatasi melalui LAPS SJK. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis hukum normatif untuk menghadapi tantangan ini

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustinus Rangga Respati, “Komunitas Korban Asuransi Enggan Bawa Kasus ke LAPS SJK,” Kompas.com, 2022, https://money.kompas.com/read/2022/03/22/175658426/komunitas-korban-asuransienggan-bawa-kasus-ke-laps-sjk.

Denis Riantiza Meilanova, “Nasabah Unit Link Tolak Opsi Penyelesaian Prudential, AXA Mandiri, dan AIA,” Bisnis.com, 2022, Nasabah Unit Link Tolak Opsi Penyelesaian Prudential, AXA Mandiri, dan AIA.

Denis Riantiza Meilanova, “Tak Capai Titik Temu, Mediasi Korban Unitlink dan Asuransi Dilanjut Hari Ini,” Bisnis.com, 2022, https://finansial.bisnis.com/read/20220112/215/1488014/tak-capai-titiktemu-mediasi-korban-unitlink-dan-asuransi-dilanjut-hari-ini.

Eqqi Syahputra, “Hadapi Persoalan Asuransi? Kan Ada LAPS SJK,” CNBC indonesia, 2022, https://www.cnbcindonesia.com/market/20220120173224-17-309152/hadapi-persoalan-asuransi-kan-adalaps-sjk.

I Made Widnyana, Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014), hlm. 47.

John W Creswell, Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014), hlm. 204.

LAPS SJK, “LAPS Dalam Grafik,” LAPS SJK, 2021, https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, “Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase” (2021), Pasal 6 ayat (1).

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599” (2020), Pasal 1 angka 1.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18 Tahun 2018, LN No. 151 Tahun 2018, TLN No. 6246, Pasal 14.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan mempunyai kewajiban untuk memiliki unit kerja yang berfungsi menangani dan menyelesaikan pengaduan Konsumen sebagai langkah awal upaya penyelesaian masalah antara Konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.118, TLN No. 5431” (2013), Pasal 36 ayat (1).

Rully R. Ramli, “Sengketa Unit Link, Beberapa Korban Dikabarkan Setuju Gunakan Jalur LAPS SJK,” Kompas.com, 2022, https://money.kompas.com/read/2022/03/24/172703426/sengketa-unit-linkbeberapa-korban-dikabarkan-setuju-gunakan-jalur-laps-sjk.

Selvi Mayasari, “Komunitas Korban Asuransi Unitlink Bersikukuh Tolak Penyelesaian Kasus di LAPS SJK,” Kontan.co.id, 2022, https://keuangan.kontan.co.id/news/komunitas-korban-asuransi-unitlinkbersikukuh-tolak-penyelesaian-kasus-di-laps-sjk?page=all.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

Downloads

Published

2024-04-01

How to Cite

Wonohadidjojo, C. H. (2024). Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia. Journal of Law, Education and Business, 2(1), 464–468. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1788

Issue

Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.