Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terkenal IKEA di Indonesia
Keywords:
Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Majelis HakimAbstract
Karena konsumen sering kali mengidentifikasi merek tertentu dengan kaliber atau reputasi produk dan layanan, merek sangat penting dalam industri pemasaran. IKEA merupakan salah satu brand ternama yang banyak diketahui orang. Kasus antara PT Inter IKEA Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa menggugah rasa penasaran penulis, khususnya mengenai tanggal hilangnya hak merek IKEA Swedia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan perlindungan hukum bagi pemegang merek. Merek dagang "IKEA". Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama adalah bahan pustaka. Untuk bisa menjadi merek terkenal di Indonesia, suatu perusahaan antara lain harus dikenal masyarakat luas, memiliki reputasi yang kuat, dan terdaftar di banyak negara. Persyaratan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Yurisprudensi Peradilan. dan distribusi produk yang luas. Kedua, guna menciptakan preseden negatif terhadap upaya pengamanan merek ternama di Indonesia, majelis hakim kasus perselisihan IKEA terkesan mengabaikan niat baik semua pihak yang terlibat serta kebenaran faktual tidak menggunakan merek tersebut. . Merek dilindungi oleh Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis berdasarkan sistem first-to-file, yang memberikan hak atas merek yang diperoleh dari pendaftaran merek pertama. Perlindungan merek yang dijanjikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 20 dan 21 belum sepenuhnya terealisasi. Untuk memastikan merek tidak disalin, dijiplak, atau dibonceng, pemerintah dalam hal ini harus bekerja keras. dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menyelenggarakan program penjangkauan yang menjelaskan langkah-langkah dalam mendaftarkan dan melindungi merek kepada masyarakat umum.
References
Anholt, S. (2006), “Mengapa merek? Beberapa Pertimbangan Praktis untuk Nation Branding”, Editorial, Place Branding, Vol. 2 No.2, hlm.97-107
Berliana. (2020). Sengketa “Merek Tidur” Antara Ikea Swedia Dengan Ikea Surabaya. Jurnal Unpas. https://www.academia.edu/48521559/Artikel_Ilmiah_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektu al_Sengketa_Merek_Dagang_IKEA
Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Jurnal Warta Edisi 56. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/14-23-1-SM.pdf
Khurshid, A. (2022). Technological innovations for environmental protection: role of intellectual property rights in the carbon mitigation efforts. Evidence from western and southern Europe. International Journal of Environmental Science and Technology, 19(5), 3919–3934. https://doi.org/10.1007/s13762-021-03491-
Komuna. (2013). Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Hasanuddin. https://fdokumen.com/document/penyelesaian-sengketaperdata-internasional-terkait-berjudul-aoepenyelesaian-sengketa.html?page
Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, (No.1), p.66.
Nasution Johan, Bahder. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung : CV. Mandar Maju. 2017, hlm. 19
Papageorgiadis, N. (2020). The characteristics of intellectual property rights regimes: How formal and informal institutions affect outward FDI location. International Business Review, 29(1). https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101620
Rahmi Jened, 1998, “Persetujuan TRIPS Terhadap Perlindungan Merek Di Indonesia”, Jakarta : Yuridika.
Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal Cahaya Keadilan, 6 (1) :8.
Ryan Prastha Mahadika, 2018, “Perlindungan Batik Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Menurut UNESCO Dan Batik Sebagai Hak Cipta Di Indonesia (Studi Perbandingan)”,(Jakarta : Universitas Esa Unggul), Skripsi.
Schwartz, H. M. (2019). American hegemony: intellectual property rights, dollar centrality, and infrastructural power. Review of International Political Economy, 26(3), 490–519. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1597754
Sekalala, S. (2021). Decolonising human rights: How intellectual property laws result in unequal access to the COVID-19 vaccine. BMJ Global Health, 6(7). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006169
Setiadharma, P. (2016). Sedikit Kisah Tentang Hapusnya Merek IKEA. Retrieved from http://www.hki.co.id/artikel
Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal”, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 2, 1 (2010), hlm. 40
Sujatmiko, A. (2011). Prinsip Penegakan Hukum Pelanggaran Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, (No.3), p.271.
Temes, J. (2003), “Kota merek dagang”, Crain's New York Business, Vol. 9 No. 35, hlm. 23-
Woźniak, E. (2019). The Rapeseed Potential in Poland and Germany in the Context of Production, Legislation, and Intellectual Property Rights. Frontiers in Plant Science, 10. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01423
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
