Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Perkebunan Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Authors

  • Hasbi Ashshidiqi Universitas Jambi

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan, Perkebunan Sawit, Kerusakan Lingkungan

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama operasionalnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan fakta (Factual Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah; bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan di Indonesia terdapat ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, efektivitas sanksi yang lemah, dan kesulitan pembuktian. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perkebunan sawit di Indonesia masih belum efektif dalam menangani kejahatan lingkungan, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif dan pemulihan lingkungan harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif

References

Andri G. Wibisana. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 46,No. 2.

Benjamin, A. 2019. Environmental Law in Brazil: Deforestation and Legal Responses. Springer.

Eryarifa. S. 2022. Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 2.

Fadlian A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5, No. 2.

Faturachman. F. A., Tomi J. E. H. & Hosnah A. U. 2024. Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 4, No. 2.

Faure, M., & Svatikova, K. 2012. "Criminal Liability for Environmental Damage in the EU". European Journal of Crime Policy, 18(3), hlm. 291-308.

Lührs, K. 2020. Corporate Environmental Crime in Germany. Berlin: Duncker & Humblot.

Pakpahan. R. H. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit., Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17 No. 2. hlm. 223-233

Pardy, B. 2020. "Restorative Justice in Canadian Environmental Law". McGill Law Journal, 65(4), hlm. 501-530.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

Prameswari. A. A., Mangara. G, & Rifdah R., 2021, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 12,

Priyanta. M. 2010. Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4.

Rahim, N., et al. 2021. "Weak Enforcement in Malaysia’s Environmental Governance". Asian Journal of Law and Policy, Vol. 12, No. 2, hlm. 89-104

Santoso, Muhari Agus. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 2,

Setiyono, Purwaningsih. R. & Cholidin. A. 2024. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup. Al-Qisth Law Review. Vol 7, No 2.

Susanto Agung, 2022, Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1,

Syahza, A. 2012. Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit. Hasil Penelitian MP3EI Universitas Riau.

Wiratama. G. P. & Setiyono. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup, Merdeka Law Jurnal. Vol. 5 No. 2.

Downloads

Published

2025-10-11

Issue

Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025

Section

Articles

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.