Aspek Hukum Lintas Negara terhadap Kejahatan Keuangan Digital: Studi Kasus Penanggulangan Skema Ponzi Modern
DOI:
https://doi.org/10.57235/jleb.v4i2.8868Keywords:
Blockchain, Aset Kripto, Skema Ponzi, Hukum Lintas Negara, Penegakan Hukum, FATFAbstract
Perkembangan teknologi blockchain telah mengubah lanskap perdagangan internasional melalui adopsi aset kripto secara masif. Namun, karakteristiknya yang bersifat anonim dan tanpa batas (borderless) kerap dieksploitasi untuk kejahatan finansial siber, salah satunya adalah skema Ponzi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi penipuan berbasis Web3 pada kasus HyperFund/HyperVerse serta mengidentifikasi hambatan yurisdiksi dalam penegakan hukum lintas negara (cross-border enforcement). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HyperFund berhasil mengeksploitasi pasar global melalui manipulasi narasi investasi fiktif seperti Decentralized Finance (DeFi) dan program staking, di mana keuntungan investor lama murni berasal dari perputaran dana anggota baru. Ketika skema ini runtuh, penegakan hukum domestik menghadapi tembok besar berupa keterbatasan yurisdiksi teritorial, taktik pengkaburan aset melalui bursa non-KYC, serta rumitnya birokrasi asset recovery internasional. Meskipun tindakan ekstrateritorial dari otoritas seperti SEC dan DOJ Amerika Serikat efektif menekan aktor utama, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kripto global memerlukan standardisasi regulasi multilateral yang mengikat di bawah pengawasan institusi internasional seperti FATF.
Downloads
References
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). (2024). Criminal Indictment: United States v. Sam Lee and Rodney Burton. Washington D.C.
Financial Action Task Force (FATF). (2023). Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: FATF.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.(2021).Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Blokir Kegiatan Penjualan Langsung Tanpa Izin Berkedok Robot Trading.Jakarta: Kemendag.
Mahkamah Agung Republik Indonesia.(2023).Putusan Kasasi Perkara Pidana Kasus DNA Pro: Mekanisme Pembagian Aset Sitaan Kepada Korban.Jakarta: Kepaniteraan MA.
Otoritas Jasa Keuangan.(2023). Pemberlakuan UU P2SK dan Transisi Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Kripto dari Bappebti ke OJK. Jakarta: OJK.
Ramadhan, A.(2022).Modus Operandi Penipuan Investasi Robot Trading DNA Pro dan Kerugiannya. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.
Securities and Exchange Commission (SEC). (2024). Securities Enforcement Press Release: SEC Charges Founders of HyperFund Crypto Ponzi Scheme. SEC Gov.
Sutedi,A. (2023). Aspek Hukum Afiliator dalam Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial. Jurnal Hukum Bisnis
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2026 Suto Mediantoro, Yuki Marzuki, Safira Malia Khasanah, Hartanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.












