(1)
Rifurio, M. H. Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Jurnal Multidisiplin Indonesia 2025, 4, 1128-1141.