[1]
M. H. Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, vol. 4, no. 1, pp. 1128–1141, Jun. 2025.