Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Journal title Journal of Constitutional, Law and Human Rights Initials JCLHR Grade - Frequency Dua issue per tahun (Maret & September) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 3090-7454 Online ISSN 3090-7462 Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing Google Scholar | Garuda Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September).
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanitiesa Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Pengaruh Kemasan dan Desain Produk Kopi Terhadap Daya Tarik Konsumen: Studi Kasus Makro Coffee
Industri kopi terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi di masyarakat. Dalam persaingan yang semakin ketat, kemasan dan desain produk menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemasan dan desain produk kopi terhadap daya tarik konsumen dengan studi kasus pada Makro Coffee di Kota Sidikalang.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen Makro Coffee dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan dan desain produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik konsumen, dengan nilai R sebesar 0,872 yang menunjukkan korelasi kuat antara variabel independen (kemasan dan desain produk) dan variabel dependen (daya tarik konsumen). Nilai R Square sebesar 76,1% mengindikasikan bahwa variasi dalam daya tarik konsumen dapat dijelaskan oleh kemasan dan desain produk. Penelitian ini menegaskan bahwa kemasan yang menarik secara visual dan fungsional memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Oleh karena itu, Makro Coffee perlu mempertimbangkan strategi desain kemasan yang lebih baik guna meningkatkan daya tarik dan daya saing produknya di pasar.
Copyright (c) 2025 Desry Rasmita Tarigan, Renata Olivia Ginting, Khairudin Tambunan
Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria
Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa waris atas tanah adat di Indonesia dalam perspektif hukum agraria. Sengketa ini muncul akibat dualisme hukum antara hukum adat, yang menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, dengan hukum agraria nasional yang menuntut legalitas formal. Status tanah adat dalam hukum agraria memiliki kompleksitas karena pengakuan hak ulayat dibatasi oleh kepentingan nasional. Pewarisan tanah adat mengikuti pola patrilineal, matrilineal, atau bilateral, dengan prinsip kekeluargaan yang kuat. Faktor penyebab sengketa meliputi perbedaan penafsiran hukum, ketiadaan dokumen kepemilikan, administrasi pertanahan yang kurang mendukung, serta konflik internal keluarga. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non-litigasi (lembaga adat) atau litigasi (pengadilan negara). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi berbasis komunitas menawarkan solusi cepat dan murah. Hambatan penyelesaian mencakup ketidakharmonisan norma hukum, lemahnya pengakuan hukum adat, kurangnya dokumentasi tanah, ketimpangan akses hukum, dan pemahaman aparat yang rendah. Solusi yang direkomendasikan adalah harmonisasi hukum, penguatan lembaga adat, pemetaan tanah partisipatif, serta pendidikan hukum. Metode penelitian melibatkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi pustaka, serta studi kasus. Harmonisasi hukum adat dan agraria menjadi kunci penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, memastikan perlindungan hak masyarakat adat sambil mendukung pembangunan nasional.
Copyright (c) 2025 Brighitta Priscilla MSS, Benny Djadja, Maman Sudirman
Hukumanan Mati pada Koruptor Sebagai Salah Satu Pilar Good and Clean Governance: Studi Kasus di UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu wacana yang terus diperdebatkan adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai bentuk sanksi maksimal untuk menimbulkan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor serta kaitannya dengan prinsip good and clean governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner esai yang diisi oleh 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan kecamatan Pancur Batu , Kabupaten Deli serdang stambuk 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendukung hukuman berat terhadap koruptor, namun tidak semuanya menyetujui hukuman mati sebagai solusi utama. Alasan penolakan antara lain berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, kekhawatiran terhadap ketidakadilan hukum, serta efektivitas sanksi yang bergantung pada sistem hukum itu sendiri. Mahasiswa cenderung lebih mengedepankan pendekatan alternatif seperti pemiskinan total, penjara seumur hidup tanpa remisi, serta pencabutan hak politik. Selain itu, responden menilai bahwa good and governance hanya dapat tercapai melalui reformasi sistemik, transparansi birokrasi, dan keterlibatan aktif publik, bukan semata-mata melalui ancaman hukuman mati. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan etika yang berkembang serta potensi sebagai aktor perubahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih sejak dari lingkungan kampus.
Copyright (c) 2025 Masrul Zuhri Sibuea, Ani Sahara, Anggun Syahfira, Ahmadin Widya Wibowo, Erlina Gultom, Hilsa Ananta Siregar, Zuhra Nazwa Lubis
Pengaruh Blokade terhadap Akses Pangan di Yaman: Analisis Kebijakan dan Dampaknya
Krisis pangan di Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata berkepanjangan dan ketergantungan tinggi terhadap impor pangan. Sejak eskalasi konflik pada tahun 2015, kebijakan blokade laut dan udara yang diterapkan oleh koalisi militer telah memperburuk kerentanan pangan masyarakat sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan blokade laut dan udara terhadap akses pangan di Yaman sejak eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2015, dengan menempatkan blokade sebagai instrumen kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap krisis kemanusiaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan teknik analisis tematik terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan internasional, serta laporan lembaga kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan sistematis terhadap pelabuhan dan bandara utama, khususnya Pelabuhan Hodeida secara signifikan menghambat masuknya pangan dan komoditas esensial, memicu kelangkaan pasokan, lonjakan harga pangan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa krisis pangan di Yaman merupakan krisis buatan manusia (policy-driven crisis) yang berkaitan erat dengan lemahnya orientasi perlindungan warga sipil dalam kebijakan konflik, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan internasional yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
Copyright (c) 2026 Fajar Agustian Sudrajat, Fadhila Nurul Fahmi Shidiq, Jipa Sukarwati, Sapriya Sapriya, Intan Indah Megasari
Konstitusionalisme Digital: Reinterpretasi Pasal 28G UUD 1945 Sebagai Landasan Perlindungan Hak Privasi di Era Disrupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hak asasi manusia di tengah masifnya transformasi digital yang telah mendisrupsi tatanan hukum konvensional di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum tertinggi seringkali dianggap tertinggal dan kaku dalam merespons dinamika ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data oleh korporasi global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merekonstruksi pemaknaan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap relevan sebagai payung hukum perlindungan data pribadi tanpa perlu melakukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang memfokuskan analisis pada teks konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang- undangan terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam terhadap literatur hukum terkini, sedangkan analisis data menggunakan metode interpretasi hermeneutika hukum dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28G ayat (1) memiliki elastisitas interpretasi yang tinggi. Frasa "perlindungan diri pribadi" dan "harta benda" harus dimaknai secara progresif mencakup "identitas digital" dan "aset digital". Kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah konsep "Konstitusionalisme Digital" yang menempatkan data pribadi sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang setara dengan integritas fisik. Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari kedaulatan wilayah fisik menuju "Kedaulatan Hibrida", di mana negara wajib hadir memberikan perlindungan konstitusional di ruang siber. Simpulan penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini dalam setiap uji materi terkait teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum bagi warga negara.
Copyright (c) 2026 Bina Sejahtera Miptahudin, T Heru Nurgiansah, Suriaman Suriaman