Perspektif Hukum Perbankan dan Hak Tanggungan Terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks Dalam Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur

Authors

  • Michelle Heydee Kurniawan Universitas Tarumanagara
  • Aldon Lim Universitas Tarumanagara
  • Joel Natanael Universitas Tarumanagara

Keywords:

Hukum Perbankan, Hak Tanggungan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks menghadirkan perspektif hukum yang menarik dalam penyelesaiannya, terutama dalam aspek hukum perbankan dan hak tanggungan yang terkait dalam penyelesaian sengketa kredit tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbankan yang relevan dengan perjanjian kredit yang ada serta bagaimana implementasi hak tanggungan yang digunakan sebagai jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas perspektif hukum terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 184/Pdt.G/2022/PN Mks apakah telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiannya serta apakah putusan tersebut menjadi perlindungan yang seimbang bagi kreditur serta debitur. Analisis ini kami harapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan implikasi putusan ini.

References

Auli, R.C. (2024). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. [online] Hukumonline.com. Tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/ [Diakses 16 April 2025].

Cohen, H. (t.t.). Kelsen’s Pure Theory of Law. (kutipan dari karya Henry Cohen tentang teori hukum Hans Kelsen).

Friedmann, W. (1960). Legal Theory. London: Stevens & Sons Limited.

Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632.

Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Tersedia di: https://peraturan.go.id/ [Diakses 16 April 2025].

Indonesia. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KUHPerdata. (t.t.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). [Versi elektronik].

Subekti. (2009). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Downloads

Published

2025-09-04

Issue

Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025

Section

Articles

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law