Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja

(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
(4) Universitas Tarumanagara
(5) Universitas Tarumanagara

Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui studi kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang melakukan uji materiil, tetapi juga berperan penting dalam menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prinsip partisipasi publik yang bermakna dan prosedur legislasi yang tepat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan hukum di Indonesia dan mempertegas posisi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi.
Keywords
References
Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun. “Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).” Novum: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2025): 34–43.
Fitria, Desi Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no. 2 (2023): 108. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558.
Mutawalli, Muhammad. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn.” Litigasi 23, no. 1 (2022): 61–82. https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030.
Wicaksono, Dian Agung. “(Quo Vadis of the Constitutional Court’s Standing in Reviewing the Law of Job Creation and Its Implications towards Regional Government’s Confusion in Implementing Authority to Regulate).” RechtsVinding 11, no. April (2022): 77–98.
Wicaksono, Dian Agung, Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira, Upaya Pengaturan, Kembali Delik, Penghinaan Presiden, Rkuhp Indonesia, et al. “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” RechtsVinding 11, no. 1 (2022): 79–93. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558.
Article Metrics
Abstract View

DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5939
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Rasji Rasji, Puja Ayu Purwanti, Puja Ayu Purwanti, Sherlyana Indah Saputri, Sherlyana Indah Saputri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.