Akses dan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Selama Pemberlakuaan Otonomi Khusus
(1) * Person Elopere Mail (Univesitas Pattimura, Indonesia)
(2) Fricean Tutuarima Mail (Univesitas Pattimura, Indonesia)
(3) Andreas MD Ratuanak Mail (Univesitas Pattimura, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Penelitian ini mengkaji akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, selama pemberlakuan Otonomi Khusus. Kajian difokuskan pada rasio sekolah dan guru, kondisi sarana prasarana, serta faktor sosial, ekonomi, geografis, dan budaya yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa meski jumlah sekolah dan alokasi Dana Otsus meningkat, pemerataan akses belum optimal. Ketimpangan guru dan fasilitas, sulitnya akses geografis, kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, serta lemahnya pengawasan kebijakan menjadi kendala utama. Otsus dinilai belum signifikan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Disarankan reformulasi kebijakan berbasis konteks lokal, alokasi anggaran tepat sasaran, dan penguatan peran masyarakat adat.


Keywords


Akses pendidikan, kesetaraan, otonomi khusus

   

DOI

https://doi.org/10.57235/sakola.v2i2.7171 		      

Article metrics

10.57235/sakola.v2i2.7171 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Abd. Majid. (2014). Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Remaja Rosdakarya.

Amin, M., Husain, H., & Syafar, M. (2020). Optimalisasi Dana Otonomi Khusus Dalam Meningkatkan Sektor Pendidikan di Papua. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 110–122.

Anderson, J. E. (2015). Public Policymaking (8th ed.). Cengage Learning.

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Logos Wacana Ilmu.

BP PAUD dan DIKMAS DIY. (2018). Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Didi Trisidi. (2016). Aksesibilitas Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Diakses dari: http://file.upi.edu

Edyanto, R., Setiawan, A., & Liswandi, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25(1), 22–35.

Eryanto, H., Lestari, P., & Prasetyo, M. (2021). Penguatan Pendidikan melalui Dana Otonomi Khusus di Papua Pegunungan. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah, 9(2), 134–148.

Hardinandar. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM di Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 45–59.

Helaluddin & Wijaya, R. P. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. CV. Jejak.

Hermawan, A., Suyatno, & Purwanto, W. (2012). Pendidikan Kesetaraan dan Implementasinya dalam Pendidikan Nonformal. Jurnal Pendidikan Nonformal, 4(2), 19–28.

Istiqomah, A., Fakhrudin, M., & Usman, H. (2017). Pendidikan Kesetaraan sebagai Solusi Putus Sekolah. Jurnal Pendidikan Masyarakat, 6(1), 56–65.

Kamil, M. (2009). Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(2), 99–110.

Kebijakan, A., Pembangunan, D., & Sosial, K. (2023). Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(1), 72–84.

Kolondam, E. (2018). Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua: Peluang dan Tantangan dalam Sektor Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24(3), 41–55.

Marrit, C. (2018). Pendidikan dan Otonomi Khusus Papua. Jurnal Otonomi Daerah, 3(1), 55–68.

Modouw, J. (2018). Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan SDM. Jurnal Ilmu Pendidikan, 14(1), 87–97.

Nomensen Steffan Mambraku. (2019). Efektivitas Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan di Papua. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, 2(2), 90–106.

Oktavian, R., Sari, N., & Hidayat, A. (2021). Dampak Otonomi Khusus Terhadap Layanan Pendidikan di Provinsi Papua. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 10(1), 32–48.

Parsons, W. (1995). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar.

Pribadi, A. (2015). Hak Atas Pendidikan Dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi dan HAM, 7(1), 18–29.

Rahman, Z., & Kartini, D. S. (2023). Analisis Dampak Otonomi Khusus dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan di Provinsi Papua. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 100–112.

Rahmat, R. (2016). Pendidikan Kesetaraan sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan untuk Semua. Jurnal Pendidikan Nonformal, 2(1), 15–28.

Sánchez, A., & Singh, A. (2016). Access to Education and Social Disparity. World Bank Policy Research Working Paper, No. 7982.

Subarsono, A. G. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Edisi Terbaru). Alfabeta.

Syafii, M. (2018). Masalah Pendidikan di Papua: Perspektif Sosial dan Struktural. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 18(2), 143–158.

Taufiqurahman, T. (2015). Implementasi Kebijakan Publik dalam Pelayanan Pendidikan. Jurnal Administrasi Negara, 9(1), 1–12.

Van Tudler, M. (2014). Education Accessibility in Remote Areas: A Global Overview. International Journal of Education Development, 34(3), 211–219.

Zawahir, P. M., Samputra, P. L., & Kharisma, V. D. (2020). Analisis Dampak Alokasi Dana Otsus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 8(1), 12–25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Person Elopere, Fricean Tutuarima, Andreas MD Ratuanak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.