Korelasi Pendekatan Progresif Satjipto Raharjo Dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
), Pascal Amadeo Yapputro(2), Maulida Syahrin Najmi(3),
(1) Universitas Tarumanagara
(2) Universitas Tarumanagara
(3) Universitas Tarumanagara
Corresponding Author
Abstract
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah respons pemerintah terhadap keputusan pengadilan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Inkonstitusional Bersyarat”. Perppu ini memiliki tujuan utama, termasuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan investasi. Namun, pentingnya korelasi dengan pendekatan progresif Satjipto Raharjo adalah agar perubahan-perubahan ini juga memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Perppu ini menciptakan inovasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui konsep omnibus law, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam menerapkan Perppu ini, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa perubahan hukum yang dihasilkan mencapai tujuan sosial yang lebih besar, termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
Keywords
References
Alfin Art 17, "Dampak Positif dan Negatif dari Terciptanya UU Cipta Kerja bagi Masyarakat”, Kompasiana, 13 Juni 2022, https://www.kompasiana.com/alfinart173343/62a68d1af5f3290c2852a8d2/dampak-positif-dan-negatif-dari-terciptanya-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat, (Diakses pada 2 September 2023)
Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. Jurnal Usm Law Review, 4(1), 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194
Fransisca Natalia, “Dampak Buruk Disahkannya UU Cipta Kerja, Masyarakat Desa dan Buruh Kian Terimpit”, Kompas TV, 25 Maret 2023, https://www.kompas.tv/bisnis/391303/dampak-buruk-disahkannya-uu-cipta-kerja-masyarakat-desa-dan-buruh-kian-terimpit?page=all, (Diakses pada 2 September 2023).
Humas MKRI, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, MKRI, 25 November 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, (Diakses pada 2 September 2023)
Ko, Y. J., & Choi, J. N. (2019). Overtime work as the antecedent of employee satisfaction, firm productivity, and innovation. Journal of Organizational Behavior, 40(3), 282–295. https://doi.org/10.1002/job.2328
Nasution, F. A., Nuraeni, Y., & Nuzula, F. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis. Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 105–120. https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.138
Rakhmatulloh, "RUU Cipta Kerja Sah Jadi UU, Ini Deretan Dampak Buruknya bagi Rakyat", Sindo News, 06 Oktober 2020, https://nasional.sindonews.com/read/187080/12/ruu-cipta-kerja-sah-jadi-uu-ini-deretan-dampak-buruknya-bagi-rakyat-1601950241, (Diakses pada 2 September 2023).
Ramaputra, N. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 240–245. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1925.240-245
RI, P. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah Republik Indonesia, 016496, 1–1117. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022
Rizky Julranda, dkk, (2022), Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Crepido, 4(2), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Sujendro, E. (2020). Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law. Jurnal USM Law Review, 3(2), 385
Supyandi, "Mengungkap Dampak UU Cipta Kerja bagi Masyarakat", Kompasiana, 11 Juni 2022, https://www.kompasiana.com/sufyanndi/62a40f85bb44866c0a359bf2/mengungkap-dampak-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat. (Diakses pada 2 September 2023)
Tommy Patrio Sorongan, “Putusan MK: UU Cipta Kerja Inkonstitusional” CNBC Indonesia, 25 November 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125140610-4-294376/putusan-mk-uu-cipta-kerja-inkonstitusional, (Diakses pada 2 September 2023)
Undang-Undang Cipta Kerja: Tujuan, Isi, dan Kontroversi.” [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7d6e8e8f9c4/uu-cipta-kerja-tujuan-isi-dan-kontroversi/. [Accessed: 02-Sep-2023].
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 Ayat 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsideran.
Article Metrics
Abstract View
: 171 times
Download : 93 times
DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1210
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Rasji Rasji, Pascal Amadeo Yapputro, Maulida Syahrin Najmi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.png)
.png)
